Unduh Aplikasi

Wali Nanggroe Harus Bisa Membaca Alquran

Wali Nanggroe Harus Bisa Membaca Alquran
Ilustrasi: arbamedia

MALIK Mahmud Al Haytar akan segera mengakhiri tugas sebagai Wali Nanggroe Aceh, sebagaimana di atur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013    Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun  2012 Tentang  Lembaga Wali Nanggroe. Disebutkan Wali Nanggroe memegang jabatan selama 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pemerintah Aceh pun bersiap. Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengeluarkan keputusan tentang Pimpinan dan Anggota Majelis Fatwa dan Majelis Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe periode 2018 hingga 2023. Mereka adalah tokoh yang mewakili seluruh daerah di Aceh.

Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe bertugas menyiapkan rancangan awal Reusam Wali Nanggroe. Lembaga ini juga menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dan kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Wali Nanggroe, menyosialisasikan kebijakan Wali Nanggroe kepada masyarakat dan mengawal pelaksanaan kebijakan Wali Nanggroe.

Struktur Wali Nanggroe adalah keistimewaan yang hanya didapat oleh Aceh. Pembentukan lembaga ini sangat terkait dengan isi perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Lembaga ini adalah simbol penting bagi daerah yang khas akan budaya dan syariat islami.

Pak Malek--demikian dia biasa disapa--didaulat sebagai Wali Nanggroe menggantikan Tengku Hasan Tiro (Allahuyarham). Jabatan ini diembannya sejak 2 November 2012, dua tahun setelah deklarator GAM itu meninggal dunia di Banda Aceh. 

Qanun menugaskan Lembaga Wali Nanggroe, lembaga yang dipimpin oleh Wali Nanggroe, mempersatukan masyarakat, bersikap independen, membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar khas Aceh.

Lembaga dan pemimpin lembaga ini juga harus mampu menjadi sosok pemersatu di tengah kehidupan masyarakat Aceh yang sangat beragam. Menjadi “rambu” jalannya pemerintahan di Aceh dan mewujudkan kemakmuran rakyat. Yang tak kalah penting, lembaga ini harus mampu membina keagungan ajaran Islam di Aceh yang bersyariat Islam.

Karena itu, meski tak termaktub dalam aturan, selayaknya lah seorang pemangku Wali Nanggroe adalah sosok yang mampu membaca Alquran. Ini adalah sebuah syarat tak tertulis yang harus dijalankan dengan mempertimbangkan kehormatan dan kewibawaan politik lembaga tersebut.

Apalagi di Aceh, seluruh kandidat pemimpin, mulai dari kepala desa, anggota legislatif, bupati atawa wali kota, serta gubernur, harus menjalani tes membaca Alquran. Akan sangat memalukan jika ternyata Wali Nanggroe, sebagai tetua yang perkataannya menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan penting di Aceh, tidak mampu membaca Alquran.

Komentar

Loading...