Unduh Aplikasi

Wali Nanggroe Harus Bersikap Terkait PT EMM dan PT LMR

Wali Nanggroe Harus Bersikap Terkait PT EMM dan PT LMR
Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malek Mahmud Al-Haythar. Foto: Acehonline

BANDA ACEH - Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) mempertanyakan peran dan fungsi Wali Nanggroe dalam upaya menyelamatkan hutan Aceh, khazanah kekayaan Aceh dan pertambangan energi Aceh.

Koordinator Jang-Ko, Maharadi mengatakan wali nanggroe mempunyai fungsi dan peran sebagaimana diatur dalam Qanun no 8 Tahun 2012 tentang Wali Nanggroe.

"Dalam qanun ini jelas disebutkan ada Majelis Hutan Aceh, Majelis Khazanah Kekayaan Aceh dan Pertambangan Energi Aceh untuk melindungi kegiatan eksploitasi hutan Aceh," kata Maharadi, Sabtu (14/4).

Menurutnya itu merupakan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga hutan Aceh yang lestari dengan cara kelestarian fungsi lingkungan.

"Harusnya paduka yang mulia, wali nanggroe bersikap menolak saat kekayaan Aceh dikuasai oleh asing. Kehadiran PT Linge Mineral Resources dan PT Emas Mineral Murni yang beroperasi di Nagan Raya dan Aceh Tengah, merupakan jenis perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)," ungkapnya.

Ia menungkapkan kalau PT EMM telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi melalui SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 pada 19 Desember 2017. 

"Wali nanggroe harus bersama rakyat Aceh mendukung penolakan tambang emas," tegasnnya.

Sikap penolakan itu ditunjukkan kepada Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI. Bahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan dan merekomendasikan pencabutan izin perusahaan tersebut.

"Sehingga Plt Gubernur Aceh juga memiliki dasar hukum kuat untuk merekomendasikan pencabutan izin perusahaan tersebut," ujar Maharadi.

Komentar

Loading...