Walhi Rekomendasikan Penolakan Dokumen Amdal PT Organik Semesta Subur

Walhi Rekomendasikan Penolakan Dokumen Amdal PT Organik Semesta Subur
Direktu:r Walhi Aceh Muhammad Nur. Foto: Ist

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, menolak dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang diajukan PT Organik Semesta Subur (OSS).

Selain menyangkut kedisiplinan perusahaan dengan komiditas bahan galian biji besi DMP itu, penolakan direkomendasikan karena dokumen perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Subussalam itu dinilai telah final.

"Walhi akan menggugat jika Pemerintah Aceh menerbitkan izin lingkungan PT OSS," kata Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur, Rabu (11/10).

M Nur mengatakan penolakan dilatarbelakangi tidak disiplin perusahaan melaksankan kewajibannya. Ini dibuktikan dengan Surat Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumberdaya Minarel, 23 Oktober 2015, berisi permintaan kepada agar PT OSS, melunasi kewajiban iuran tetap royalty PNBP Rp 410 juta yang tertunggak selama tiga tahun.

Penolakan juga disebabkan lokasi areal eksplorasi PT OSS, yang berada dikemiringan dan ketinggian yang berpotensi menimbulkan longsor.

"Kawasan eksplorasi PT OSS dihulu Sungai Nteas Kec. Sutan Daulat, kemiringan dan ketinggiannya membahayakan lingkungan karena berpotensi longsor. Jika ini terjadi akan mencemari air yang dikonsumsi masyarakat di hilir sungai yang selama ini kesulitan air bersih. Kemudian bagaimana mungkin perusahaan ini mematuhi arahan amdal sementara bayar royaly saja menunggak," kata M.Nur.

Menurut M Nur, dokumen amdal yang diajukan juga tidak layak karena meski telah mendapat koreksi tim teknis amdal, namun PT OSS tidak melakukan perbaikan hingga sidang Amdal 9 Oktober 2017. Dalam koreksi, tim meminta perusahaan memastikan agar dokumen yang diajukan mengiktui ketentuan tata ruang, mekanisme dan teknologi pengolahan limbah, perlindungan sumber air dan sungai, peta yang sesuai standart perundang-undangan.

"Jadi sebenarnya sudah final. Saat sidang semua anggota komisi juga menolak amdal PT OSS karena disimpulkan tidak layak lingkungan walau arealnya berada di hutan produksi. Dalam kerja-kerja pertambangan butuh kepastian hukum, jaminan dana reklamasi, penghijauan dan berbagai kegiatan lainnya, tapi amdal PT OSS dinilai janji semu sehingga izin lingkungan tidak layak diberikan," kata M Nur.

data-ad-format="auto">

Komentar

Loading...