Unduh Aplikasi

Walhi: Perpanjangan IUP Tanpa Rekomendasi Bupati Ilegal

Walhi: Perpanjangan IUP Tanpa Rekomendasi Bupati Ilegal
Potongan SK Perpanjangan IUP CV Tuah Aneuk

BANDA ACEH - Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh Muhammad Nur angkat bicara ikhwal perpanjangan IUP Operasi Produksi Bantuan CV Tuah Aneuk yang diduga tidak sesuai prosedur.

Menurut M Nur, perpanjangan izin Usaha Pertambangan (IUP) tanpa rekomendasi bupati itu ilegal, meski Gubernur melalui dinas terkait sudah mengeluarkan surat keputusan penpanjangan izin.

Baca: Perpanjangan IUP CV Tuah Aneuk Diduga Tak Sesuai Prosedur

"Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 pasa 123 menyebutkan bahwa apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerah seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya," kata M Nur.

M Nur menambahkan, dalam Pasal 10, ayat 2 huruf b disebutkan, sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara, gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati wali kota.

"Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati wali kota; b. gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati wali kota.Maka setiap perpanjangan izin usaha pertambahan membutuhkan rekomendasi dari bupati, walaupun CV Tuah Aneuk sudah mendapat izin dari Gubernur," katanya.

Diberitakan sebelumnya, IUP Operasi Produksi Batuan CV Tuah Aneuk yang beralamat di Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek Aceh Selatan telah berakhir sejak Juli 2016 lalu, namun perusahaan tersebut hingga kini masih beroperasi.

Sumber AJNN, menyebutkan perusahan tersebut telah mengantongi surat perpanjangan IUP dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh berdasarkan rekomendasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh.

"Tapi anehnya CV tersebut mendapat perpanjangan IUP tanpa rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, padahal berdasarkan aturan IUP dikeluarkan oleh provinsi setelah mendapat rekomendasi Pemkab dalam hal ini Bupati," katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan yang dihubungi AJNN Ikhwal izin CV Tuah Aneuk itu mengaku tidak ingat secara pasti apakah pihaknya sudah mengeluarkan izin lingkungan kepada CV itu atau tidak.

Kemudian AJNN menghubungi Bupati Aceh Selatan T Sama Indra untuk mengkonfirmasi ikhwal pemberian rekomendasi kepada CV Tuah Aneuk untuk perpanjangan izin. Kepada AJNN melalui sambungan telepon T Sama Indra dengan tegas menyatakan tidak pernah memberikan rekomendasi untuk perusahaan itu.

Pemberitahuan Mulai Tender/Seleksi Sekda Aceh

Komentar

Loading...