Unduh Aplikasi

Walhi: IUP Eksplorasi PT Muara Tiga Batee Abadi Ilegal

Walhi: IUP Eksplorasi PT Muara Tiga Batee Abadi Ilegal
Direktur Walhi Aceh, M Nur. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Muhammad Nur, mengungkapkan kalau Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi PT Muara Tiga Batee Abadi tidak sah karena Pemerintah Kabupaten Pidie tidak memberikan rekomendasi karena lokasi penambangan bebatuan bertentangan dengan tata ruang Kabupaten Pidie

M Nur mengatakan berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Pidie tahun 2014-2034 yang menetapkan kawasan peruntukan pertanian, hal itu disebutkan dalam pasal 31 (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Kawasan pertanian lahan basah seluas 26.648,63 Ha tersebar dibeberapa kecamatan.

Misalnya, kata M Nur, di Kecamatan Muara Tiga seluas 1.284,52 Ha yang masuk kawasan produksi berdasarkan RTRW tersebut yang meliputi Gampong Papeun, Tuha Biheu, Batee, Ingin Jaya, Blang Raya, Ujong Pie, Sagoe, Gle Cut, Dayah, Pawod, Krueng, Ie Masen, Suka Jaya, Keupula, Mesjid, Teungku Dilaweung, Cot, Simpang Beutong.

"Pemkab Pidie juga tidak ada kewenangan mengeluarkan izin menyangkut dengan pertambangan," kata M Nur, Kamis (10/1).

Menurutnya, kewenangan pemberian izin pertambangan mineral dan batubara sudah menjadi kewenangan provinsi sejak lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terkait dengan pertambangan.

Kemudian, instruksi Gubernur Aceh Nomor 05/INSTR/2017 tentang perpanjangan moratorium Izin usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara, dalam dictum keempat memerintahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh untuk tidak memproses permohonan IUP eksplorasi Mineral dan Batu Bara.

"Ketika Perusahaan tersebut melakukan eksplorasi menjadi perbuatan melawan hukum sehingga dapat dipidanakan karena melakukan ekplorasi tidak memiliki izin, kabupaten tidak kewenangan mengeluarkan izin pertambangan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," tegasnya.

Komentar

Loading...