Unduh Aplikasi

Walhi Ajukan Banding Terkait Putusan PT EMM

Walhi Ajukan Banding Terkait Putusan PT EMM
Foto: Ist

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Putusan PTUN Nomor 241/G/LH/2018/PTUN-Jkt, tanggal 11 April 2019.

Akta Permohonan Banding yang ditandai dengan Nomor 241/G/LH/2018/PTUN-Jkt, sudah dikantongi tim kuasa hukum Walhi Aceh, selanjutnya tim akan segera menyusun memori bandingnya untuk menyerahkannya ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta melalui PTUN Jakarta.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, mengatakan upaya yang selama ini dilakukan oleh Tim Hukum Walhi dan warga serasa diacuhkan begitu saja oleh Hakim PTUN Jakarta, bahkan hakim tidak berani masuk untuk menilai subtansi hukum yang dibangun dalam gugatan yang diajukan itu.

"Kami merasa terlalu aneh putusan yang seperti itu, kemana keadilan dan objektifitas hakim, hanya karena mereka PT EMM punya uang keadilan pun serasa diacuhkan di negeri ini," kata M Nur, Selasa (22/4).

Baca: BREAKING NEWS: Pemerintah Aceh Cabut Rekomendasi PT EMM

Menurutnya upaya hukum banding ini adalah bentuk perjuangan rakyat Aceh untuk menyelamatkan bumi Aceh, walau PT. EMM sudah tidak bermarkas lagi di Beutong Ateuh Banggalang, namun selama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi itu masih ada, maka dikemudian hari sangat mungkin mereka kembali lagi dan akan langsung melaksanakan keinginannya tersebut.

"Kami meminta seluruh rakyat Aceh agar terus memantau proses ini, kita jangan mau ditipu lagi pihak manapun, cukup perkara ini dapat menjadi contoh siapapun yang ingin berinvestasi di Aceh dilarang keras merusak alam Aceh, dan ikutilah seluruh ketentuan hukum yang ada," tegasnya.

Selain itu, M Nur juga meminta tim yang dibentuk Plt Gubernur Aceh beberapa waktu lalu untuk segera bekerja menyiapkan gugatan hukum baru terkait kewenangan khusus yang dimiliki Pemerintah Aceh sebagaimana yang diatur dalam UUPA.

"Pengelolaan sumberdaya alam seperti yang diatur dalam UUPA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kasus ini terkait terbitnya izin dan dan seluruh admistrasi lainnya bagi PT EMM," ungkapnya.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...