Unduh Aplikasi

SOAL LAHAN UNTUK EKS KOMBATAN

Wakil Wali Kota: Akan Disesuaikan dengan Kondisi Lhokseumawe

Wakil Wali Kota: Akan Disesuaikan dengan Kondisi Lhokseumawe
Surat Plt Gubernur untuk Wali Kota dan Bupati Se-Aceh. Foto: Ist

LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kota Lhokseumawe akan menindaklanjuti Plt Gubernur Aceh tentang permintaan penyelesaian lahan pertanian bagi Kombatan, Tapol/Napol dan imbas konflik di kota tersebut.

“Kita akan tindak lanjuti surat tersebut. Ini merupakan harapan untuk menjaga perdamaian ke depan agar lebih langgeng dan juga itu juga perintah undang-undang dalam perjanjian perdamaian Aceh,” kata Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Yusuf Muhammad kepada AJNN, Rabu (11/9).

Baca: Terkait Lahan untuk Eks Kombatan, Plt Gubernur Surati Bupati dan Wali Kota Se-Aceh

Sambungnya, dalam hal ini mantan kombatan harus diberikan lahan yang dapat memperbaiki ekonomi kehidupan mereka. Dan hal ini menurutnya sudah sangat terlambat serta harus segera ditindak lanjuti.

“Kita sangat mendukung, mudah-mudahan perintah Plt Gubernur akan benar-benar dilakukan di lapangan dengan harapan Aceh akan selalu damai, dan semua poin-poin dalam perjanjian akan disikapi oleh Pemerintah Pusat maupun daerah, sehingga pelestarian perdamaian di Aceh akan terus terjaga," katanya.

Kata dia, untuk Lhokseumawe akan disesuaikan dengan kewenangan yang dan kondisi kekinian Lhokseumawe. Apakah lahan atau insfrastruktur lain di bidang kelautan.

"Di sini kita tidak memiliki lahan yang khusus, dan kalau kita beli juga sangat mahal, maka kita akan bicarakan dulu dasar hukumnya. Kalau kita bisa siapkan di laut maka akan kita sediakan boat atau lainnya untuk eks kombatan GAM untuk peningkatan ekonominya,” imbuh Yusuf.

Dikabarkan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah telah menyurati Bupati dan Wali Kota Se Aceh terkait penyelesaian lahan pertanian untuk para kombatan, tapol/napol dan korban konflik Aceh.

Dalam surat bernomor 100/12790 tertanggal 20 Agustus 2019 itu disampaikan bahwa penyelesaian persoalan lahan ini penting untuk membangkitkan perekonomian Aceh. Dijelaskan, konflik masa lalu di Aceh harus diakui telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian Aceh, dan sampai saat ini belum mampu teratasi secara sempurna, meskipun pasca perdamaian antara pemerintah RI dengan GAM banyak keberhasilan yang telah dicapai.

Namun, belum sepenuhnya mengentaskan kemiskinan. Dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh, diharapkan bantuan para kepala daerah untuk mengidentifikasi faktor produksi berupa Lahan yang ada di wilayah masing-masing untuk didistribusikan kepada kombatan, tapol/napol dan korban konflik guna memenuhi komitmen pemerintah RI dengan GAM (Butir 3.2.5 MoU Helsinki).

Komentar

Loading...