Unduh Aplikasi

Wakil Ketua DPRK Sabang Dilaporkan ke Polisi

Wakil Ketua DPRK Sabang Dilaporkan ke Polisi
Surat tanda bukti lapor ke Polres Sabang. Foto: Ist

SABANG - Wakil Ketua DPRK Sabang, Zuanda, dilaporkan ke polisi, terkait dugaan pencemaran nama baik. Zuanda dilaporkan oleh Kepala Pukesmas Cot Ba’u, Sabang, Husnita Mahnaini, didampingi Kuasa Hukumnya Irawan, SH, Selasa (19/3).

Politisi dan juga Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sabang tersebut dilaporkan berdasarkan surat Polosi Nomor. LP.B/12/III/Res.1.14./2019/ACEH/SPKT SBG. Tanggal 19 Maret 2019, terkait peryataan di media sosial (facebook).

Husnita Mahnaini kepada wartawan membenarkan adanya laporan yang dilakukan oleh dirinya terhadap Zuanda, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRK Sabang terkait dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

Menurutnya, cara seorang wakil rakyat dengan mempublikasikan isi surat mosi tidak percaya yang dilakukan oleh staf Puskesmas Cot Ba’U, yang ditujukan kepada dirinya beberapa waktu lalu, lewat media sosial facebook sudah mencemarkan nama baik dan jabatannya.

Husnita merasa surat itu tidak pantas untuk dipublikasi karena masih diproses oleh pihak eksekutif di Pemko Sabang. Akibat dari itu, katanya, banyak komentar miris pada kolom media sosial facebook milik Zuanda, yang mencibir dirinya. Sehingga berdampak pada psikologis bagi dirinya dan keluarga.

“Sebenarnya pekerjaan yang saya lakukan tidak seperti yang ada di dalam surat mosi tidak percaya itu, malah sebaliknya, saya tetap bekerja profesional mengabdi, mengayomi seluruh bawahan dan staf saya dengan baik," kata Husnita, Rabu (20/3).

Kalaupun ada yang tidak suka, kata Husnita, itu hanya segelintir atau sebagian yang tidak nyaman dengan peraturan yang dibuatnya.

"Apa yang saya buat tidak lain demi kebaikan dan keadilan bersama,” ungkapnya.

Ia tidak terima dengan sikap Zuanda yang dengan sengaja mempublikasi surat mosi tersebut ke media sosial, karena surat itu baginya bersifat rahasia dan bukan haknya.

"Surat itu adalah haknya eksekutif, dimana saat ini sedang dilakukan proses pendalaman untuk mencari kebenaran terhadap surat itu," jelasnya.

Seharusnya, kata Husnita, tugas Zuanda mengawasi para eksekutif dalam menyelesaikan masalah tersebut, apakah sudah sesuai dengan mekanismenya atau tidak, bukan malah mempublikasi ke media sosial.

"Karena saya tidak pernah berbuat seperti yang dituliskan di dalam surat mosi tidak percaya itu, kalaupun ada, mana buktinya,” tegas Husnita.

Menanggapi laporan itu, Wakil Ketua DPRK Sabang, Zuanda mengatakan, sejauh ini dirinya belum mengetahui jelas adanya laporan tersebut. Namun ia mengaku baru semalam tahu dari salah seorang wartawan, bahwa ada masalah laporan ke kepolisian.

"Saya juga masih bingung apakah saya, atau 47 orang yang membuat mosi tak percaya itu dilaporkan. Dan semalam coba saya mencari tahu, ternyata saya yang dilaporkan berdasarkan undang-undang ITE, atas pencemaran nama baik seseorang," kata Zuanda.

Menurutnya, secara pribadi siap menunggu proses pemanggilan, dan dari permasalahan ini akan dipelajari lebih lanjut tentang pokok masalah pengaduan itu.

"Kalau saya pribadi prinsipnya menjalankan tugas dan fungsi DPR tidak lebih dari itu, di satu sisi kami pun merasa tidak menjelekkan orang, tidak menghina orang, dan tidak sedang dalam menciptakan keburukan. Dan perlu diketahui yang kita sampaikan bukan serta merta, tiba-tiba tanpa alasan, ataupun tanpa dasar. Saya hanya menjalankan fungsi dari tugas DPR," katanya.

Ia tetap berusaha untuk menjaga tugas dan fungsi, tetapi kalau kemudian ada yang menganggap bahwa itu salah, dan bertolak belakang dengan hukum yang ada, mungkin mereka punya acara pandang yang berbeda.

"Maka itulah kita juga tidak berani mengklaim bahwa kita itu benar dan mereka salah, begitu juga sebaliknya. Jadi tetap pada asas praduga tak bersalah jadi harus tetap kita hormati semua proses yang sedang berjalan," ujarnya.

Terhadap kasus mosi tidak percaya ini, secara pribadi ia sudah pernah menyampaikan kepada sekda, kenapa ada mosi tak percaya itu, dan kenapa ditembuskan ke DPRK.

"Sebab secara pemahaman persoalan itu merupakan interent, dan tanggal surat pun sudah terlalu lama 18 Februari 2019, dan bunyi surat di dalam itu pun ada diberi tenggak waktu satu minggu untuk merespon," jelasnya.

Jalaluddin Zky

HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...