Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil Dimosi Tak Percaya oleh Anggotanya

Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil Dimosi Tak Percaya oleh Anggotanya
Sejumlah Anggota Dewan saat menggelar jumpa pers di ruang sekwan. Foto: Edi Putra

ACEH SINGKIL - Sebanyak 14 dari 25 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil mengajukan mosi tidak percaya terhadap Wakil Ketua DPRK setempat Yulihardin.

Mereka menuntut agar yang bersangkutan dinonaktifkan sampai ada keputusan Badan Kehormatan atas dugaan pelanggaran yang dilakukanya.

Dalam jumpa pers, Selasa (5/12) di ruang Sekretariat Dewan, para kolega politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai telah terjadi penyalagunaan kewenangan dalam proses penambahan pagu anggaran pada pos Perjalanan Dinas Pimpinan DPRK di Sekretariat Dewan senilai Rp 42 juta.

"Beliau (Yulihardin) melanggar tata tertib DPRK tentang proses dan mekanisme pembahasan Anggaran, menyalagunakan kewenangan sebagai pimpinan DPRK dengan memasukan anggaran tanpa diketahui Badan Anggaran dan Komisi I," ujar Frida Siska salah seorang anggota dewan.

Anggota DPRK yang menandatangani mosi tidak percaya dalam surat yang ditujukan kepada pimpinan DPRK, Badan Kehormatan dan Ketua DPD II PAN itu menilai Wakil Ketua DPRK tersebut telah melakukan pergeseran pagu tanpa persetujuan bersama dengan bupati, sementara KUA dan PPAS telah diteken bersama sebelum pembahasan RKA SKPK di komisi.

"Jadi anggaran tersebut ditambahkan setelah pembahasan di Komisi I atas permintaanya, kami tahu setelah anggaran mendapat persetujuan atau evalusi dari gubernur, saat kami mita dokumen anggaran yang sudah dievaluasi, ada penambahan pagu Rp 42 juta di sekretariat dewan untuk perjalanan dinas, jadi prosesnya tidak sesuai aturan, tidak melalui pembahasan antara banggar dan TAPK," ungkap Siska.

Anggota DPRK lain, Mairaya mengatakan atas dasar itu mereka meminta pimpinan DPRK menonaktifkan yang bersangkutan serta meminta dilakukan proses investigasi mendalam, sehingga hal itu tidak lagi dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRK lainya.

"Jadi bukan karena jumlahnya itu, tapi prosesnya, kami meminta agar pimpinan segera memproses hal ini," tegas Mairaya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Yulihardin mengatakan mosi tidak percaya yang diajukan oleh para koleganya itu merupakan hak demokrasi setiap anggota dewan .

Sedangkan terkait tuduhan penambahan pagu anggaran tanpa pembahasan melalui Badan Anggaran dan TAPK, Politisi PAN itu mengatakan dirinya hanya mengusulkan kepada tim anggaran kabupaten.

"Saya hanya mengusulkan, menyampaikan ada biaya perjalanan dinas yang belum tertampung, Komisi I tahu itu, usulan itu kemudian dikabulkan TAPK, hasil evaluasi gubernur juga tidak ada memyebutkan adanya kejanggalan," ujar Yulihardin.

Yulihardin menambahkan usulan penambahan anggaran Sekwan itu pada awalnya juga telah disampaikan kepada TAPK, namun dalam prosesnya terjadi miskomunikasi, sehingga salah penafsiran yang nenyebabkan anggaran berkurang , sementara ada biaya perjalanan dinas yang belum dibayarkan.

"Waktu palu sudah diketok, ketika ada penambahan akan dilakukan singkronisasi, namun waktunya mendesak, jadi saya hanya mengusulkan penambahan itu," jelasnya.

data-ad-format="auto">

Komentar

Loading...