Unduh Aplikasi

Wahana Bermain Rp 650 Miliar

Wahana Bermain Rp 650 Miliar
Ilustrasi: Little Day Out

JALAN pemeriksaan dugaan korupsi Rp 650 miliar lebih mirip wahana permainan ketimbang jalur terjal. Angka itu adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Aceh untuk peningkatan kesejahteraan bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka.

Tiga kali pergantian kepala Kejaksaan Tinggi Aceh malah menjadikan pengusutan kasus ini mangkrak. Padahal, kejaksaan tidak sulit mengungkap orang-orang yang bertanggung jawab terhadap dugaan mega korupsi ini karena bukti-bukti awal telah diserahkan.

Kejaksaan juga mengakui mereka telah meneliti dan mengumpulkan data kasus ini. Namun karena waktu penyerahan bukti awal berdekatan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Aceh 2017, kejaksaan “tidak berani” meneruskan pemeriksaan.

Kejaksaan juga mengklaim membentuk tim. Termasuk bekerja sama dengan kejaksaan di daerah. Karena memang, uang besar ini disebar di hampir seluruh daerah di Aceh. Namun ada saja alasan yang membuat mereka tak optimal mengusut kasus ini.

Ada banyak dinas dan badan yang bertanggung jawab mengalokasikan dana ini. Seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan, Dinas Sosial, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kesbangpol Linmas, Dinas Pengairan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dengan banyaknya bukti, harusnya kejaksaan tak sulit menuntaskan kasus ini dan membawa para pemainnya ke meja hijau. Apalagi, pengurus Partai Aceh mendukung seluruh kebijakan Pemerintah Aceh dalam memberantas korupsi. Partai Aceh ini juga mempunyai visi membersihkan korupsi di Aceh.

Kita tentu tak ingin pemeriksaan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kasus ini berjalan di tempat. Setelah pemeriksaan yang berlarut-larut ini, banyak pihak menilai kejaksaan tak pernah benar-benar ingin mengungkapkan kasus dugaan korupsi ini. Bukan karena takut berhadapan dengan banyak pihak “berkuku” di Aceh. Keengganan ini karena dugaan korupsi Rp 650 miliar ini dijadikan permainan.

Mereka yang diduga terlibat hanya menjalani pemeriksaan ala kadar. Sisanya, mereka cukup menyetorkan sejumlah uang yang diminta oleh oknum penegak hukum agar pemeriksaan ini tak tuntas. Dengan demikian, samua pihak mendapatkan keuntungan. Sayang, dari wahana bermain ini, rakyatlah yang menjadi korban.

Komentar

Loading...