TRK: KIP Secara Hukum Telah Batalkan Kemenangan Jamin Idham-Chalidin

TRK: KIP Secara Hukum Telah Batalkan Kemenangan Jamin Idham-Chalidin
Teuku Raja Keumangan. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH - Calon Bupati Nagan Raya Teuku Raja Keumangan mengungkapkan bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya secara hukum telah membatalkan kemenangan Jamin Idham-Chalidin sebagai bupati dan wakil bupati terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

Ia menjelaskan pihaknya pada tanggal 19 September telah mengajukan permohonan kepada KIP Nagan Raya tentang pembatalan Jamin Idham-Chalidin sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Namun KIP tidak membalas surat yang dikirimkan tersebut selama 10 hari kerja.

Baca: TRK Tuding Surat Keterangan Kelulusan Sekolah Chalidin Palsu

"Alasan kami mengirimkan surat itu karena menilai ijazah SMP yang digunakan Chalidin itu palsu, atas dasar itu kami surati KIP untuk membatalkan kemenangan pasangan Jamin Idham-Chalidin," kata Teuku Raja Keumangan dalam jumpa pers, Minggu (8/10) di Banda Aceh.

Karena KIP tak membalas surat permohonan itu selama 10 hari kerja, kata Raja Keumangan, KIP Nagan Raya secara hukum dianggap telah menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan itu. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

"Dalam pasal 3 dengan tegas dikatakan bahwa apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan itu dianggap dikabulkan secara hukum. Artinya KIP secara hukum sudah membatalkan kemenangan Jamin Idham-Chalidin," jelas TRK--sapaan Teuku Raja Keumangan.

Baca: Dituding Palsukan Surat, Chalidin: Saya Bakal Tempuh Jalur Hukum

Selanjutnya, kata TRK, pihaknya mengajukan permohonan fiktif positif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan berdasarkan akta berkas permohonan sudah lengkap bernomor 3/P/FP/2107/PTUN.

"Kami sekarang tinggal menunggu putusan PTUN selama 21 hari kerja, keputusan PTUN final dan mengikat. Nanti setelah ada keputusan, maka PTUN yang akan mengeksekusi putusan itu," ujarnya.

Baca: Minta Batalkan Ijazah Chalidin, Disdik Nagan Raya Surati Pemko Bekasi

Selain itu, TRK mengungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga telah menyurati Gubernur Aceh untuk meminta penjelasan terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya. Pasalnya pimpinan DPRK Nagan Raya sebelumnya menyurati Mendagri menolak pelantikan itu.

"Atas dasar surat pimpinan DPRK, kemudian Mendagri mengirimkan surat ke gubernur untuk memanggil pimpinan DPRK Nagan Raya untuk menjelaskan alasan menolak pelantikan itu. Penjelasan itu selanjutnya dikirimkan kembali ke Mendagri," katanya.

Surat Mendagri yang dikirimkan ke Gubernur Aceh tertanggal 6 Oktober 2017. Ia yakin Gubernur Irwandi belum memanggil pimpinan DPRK Nagan Raya untuk meminta penjelasan itu sebelum dilakukan pelantikan.

"Mana mungkin dipanggil dengan waktu sesingkat ini, saya yakin gubernur belum memanggil pimpinan DPRK, makanya saya menilai pelantikan cacat hukum, dan tidak boleh dilantik dahulu sebelum ada penjelasan ke Mendagri dari Gubernur Aceh," ungkapnya.

Hingga berita ini diunggah, AJNN belum mendapatkan konfirmasi dari KIP Nagan Raya.

data-ad-format="auto">

Komentar

Loading...