Unduh Aplikasi

Topeng Baru Jenderal Reformis

Topeng Baru Jenderal Reformis
Ilustrasi: Cinebeats

WIRANTO, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, seharusnya mengindahkan suara-suara penolakan terhadap tim yang dibentuknya. Beberapa waktu lalu, bekas ajudan Presiden Soeharto ini membentuk Tim Asistensi Hukum yang diisi oleh kalangan pro Presiden Joko Widodo.

Tim ini bertugas untuk mengidentifikasi perbuatan melawan hukum dan mengkaji pernyataan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan kepentingan pemerintah. Suara penolakan terhadap tim ini muncul, baik dari kalangan pendukung presiden atau oposisi. Namun Wiranto bergeming. Seperti mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo, tim ini jalan terus.

Salah satu lembaga yang menolak adalah Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga ini menilai tim ini tidak akan bersikap independen karena ada struktural kementerian di dalamnya. Artinya, tim ini hanya akan bekerja sesuai dengan kemauan pemerintah untuk meredam suara protes, terutama usai Pemilihan Umum 2019.

Keputusan tim ini pun dinilai Ombudsman berpotensi cacat administrasi meski lembaga ini dibentuk secara legal. Selain sejumlah akademisi, tim ini juga diisi oleh kepolisian dan kejaksaan. Kinerja tim ini berpotensi bias dan disetir oleh kementerian dalam kendali Wiranto.

Seperti yang banyak diutarakan oleh tokoh masyarakat yang menolak keberadaan tim, Ombudsman menilai pembentukan tim ini tidak arif. Tim ini menyebarkan teror yang membuat masyarakat takut beropini dan menyampaikan pendapat. Padahal dua urusan ini diatur kebebasannya oleh negara.

Setelah mencapai era keterbukaan usai jatuhnya rezim Orde Baru yang serba tertutup, langkah Wiranto ini membawa demokrasi negara ini berjalan mundur. Sosok Wiranto yang dulu dianggap sebagai salah satu jenderal reformis berubah menjadi menteri yang berusaha mempertahankan kekuasaannya di bawah rezim Jokowi.

Tentu saja semua terpulang kembali ke “pengguna jasa”; Presiden Jokowi. Jika sosok yang dianggap sebagai presiden sipil dan tak terikat “masa lalu” ini mau mengutamakan kepentingan negara dan kehidupan bernegara, dia akan mengambil langkah penting untuk membubarkan tim ini. Namun jika tim ini terus dipertahankan, rakyat akan sulit membedakan antara kepentingan Wiranto dan kepentingan Jokowi.

Komentar

Loading...