Unduh Aplikasi

Tiyong: Kami Secara Tegas Menolak Upaya Kriminalisasi Terhadap Mualem

Tiyong: Kami Secara Tegas Menolak Upaya Kriminalisasi Terhadap Mualem
Tiyong. Foto: Net

BANDA ACEH - Mantan Pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Samsul Bahri alias Tiyong menolak tegas segala bentuk upaya kriminalisasi terhadap Mualem terkait ucapannya yang akan menuntut referendum bagi Aceh setelah melihat dinamika perpolitikan ditingkat nasional.

Menurutnya, kriminalisasi terhadap Mualem hanya akan menimbulkan reaksi negatif rakyat Aceh terhadap Pemerintah. Hal tersebut juga berpotensi menimbulkan ketegangan politik baru antara Aceh dengan Kakarta. Ini tentu sangat kontraproduktif dengan spirit damai yang telah dicapai dalam kesepakatan MOU Helsinki.

Tiyong menilai pernyataan Referendum oleh Mualem hanya sebatas wacana biasa sebagai dinamika politik disebuah wilayah bekas konflik. Sehingga tidak sepatutnya direspon secara reaksioner oleh para pejabat Pemerintah Pusat. Lain halnya jika pernyataan Mualem diikuti dengan tindakan konkrit dalam mewujudkan rencana referendum tersebut.

"Misalnya mengadakan forum pertemuan untuk merangcang terlaksananya referendum. Membentuk struktur organisasi sebagai organ perjuangan referendum, seperti SIRA di tahun 1999. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Mualem tidak berniat sama sekali melakukan upaya makar sebagaimana dituduhkan oleh sebagian kalangan," katanya melalui siaran pers yang diterima AJNN.

Ketua Harian DPP Partai Nanggroe Aceh itu juga eminta kepada Menkopolhukam untuk mengadakan pertemuan dengan Mualem agar dapat memperoleh klarifikasi langsung dari beliau sebagai pihak yang mengeluarkan pernyataan. Sehingga baik Pemerintah Pusat maupun Mualem sebagai perwakilan rakyat dapat menyampaikan harapan masing-masing pihak secara lebih komunikatif.

"Pendekatan dialogis jauh lebih maslahat dan bermartabat bagi rakyat Aceh dibandingkan dengan pendekatan hukum yang cenderung intimidatif," katanya.

Selain itu, Tiyong juga eminta pemerintah pusat untuk secara sungguh-sungguh segera menuntaskan semua komitmen dalam MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Para mantan kombatan selama ini merasakan masih ada hal-hal fundamental yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh Pemerintah Pusat

Terakhir anggota DPRA itu meminta kepada para pihak di Aceh untuk berhenti menghujat Mualem hanya berdasarkan penafsiran subjektif masing-masing pihak terhadap pernyataan referendum tersebut.
Kata dia, pernyataan para "ahli tafsir" lokal yang tanpa konfirmasi (tabayyun) dan cenderung mendiskreditkan Mualem hanya akan menimbulkan perpecahan didalam masyarakat Aceh.

"Hal ini tentu akan mencederai spirit konsolidasi Keacehan kita sebagai entitas masyarakat yang berwibawa dan bermartabat dihadapan Pemerintah Pusat dan masyarakat internasional," sebutnya.

Eliminasi Malaria

Komentar

Loading...