Insentif PKB - BPKA 2019
Unduh Aplikasi

TERKAIT MUTASI WALI KOTA SUBULUSSALAM

Tindaklanjuti Keputusan Mendagri, Plt Gubernur Surati Wali Kota Subulussalam

Tindaklanjuti Keputusan Mendagri, Plt Gubernur Surati Wali Kota Subulussalam
Meurah Sakti saat prosesi mutasi 55 pejabat eselon III dan IV di Aula Pendapa Wali Kota Subussalam Senin (29/10). Foto: Harian Analisa .

BANDA ACEH - Plt Guubernur Aceh, Nova Iriansyah menindaklanjuti surat Kementerian Dalam Negeri terkait mutasi yang dilakukan Wali Kota Subulussalam.

Sebelumnya, Kemendagri mencabut tujuh keputusan pelaksanaan mutasi Wali Kota Subussalam, Meurah Sakti Kombih. Pencabutan karena keputusan mutasi tersebut melabrak Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur atau bupati, dan wali kota.

Dalam surat bernomor 800/9674/ Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kemendagri meminta Wali Kota Subussalam, mengembalikan pejabat yang dimutasi pada jabatan semula.

Keputusan diambil Kemendagri menanggapi usul penataan pejabat struktural di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Subussalam sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Kota Subussalam dan Wali Kota Subussalam terpilih melalui surat masing-masing yang dikirim ke Kemendagri.

Surat Plt Gubernur Aceh yang dikirimkan ke Wali Kota Subulussalam. Foto: Dok AJNN

Menanggapi surat tersebut, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengirimkan surat kepada Wali Kota Subulussalam untuk segera menindaklanjuti surat Kemendagri itu.

Baca: Plt Gubernur Aceh Bakal Tindaklanjuti Surat Kemendagri

Dalam surat bernomor Peg.800/002/2019, dengan perihal permasalahan penataan pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam.

Surat yang diteken Plt Gubernur Aceh, tertanggal 8 Januari 2019, meminta kepada Wali Kota Subulussalam agar segera menindaklanjuti surat Kemendagri itu. Selanjutnya hasil tindaklanjut untuk segera dilaporkan kepadanya.

Surat itu ditembuskan kepada Mendagri, Menpan RI, Ketua Komisi ASN, Kepada BKN, Ketua DPRK Subulussalam, Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh, dan Kepala BKA.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Jalaluddin, belum menanggapi pesan singkat yang dikirimkan AJNN terkait surat Plt Gubernur Aceh itu.

Khanduri Laot

Komentar

Loading...