Unduh Aplikasi

Tiga Terdakwa Hukuman Mati di Aceh Hilang Hak Upaya Hukum

Tiga Terdakwa Hukuman Mati di Aceh Hilang Hak Upaya Hukum
Ketua YARA, Safaruddin

BANDA ACEH - Tiga terdakwa dengan hukuman mati di Lapas Lambaro kehilangan hak upaya hukum pengajuan kasasi akibat pemindahan tempat penahanan tanpa alasan oleh Dirjen Pemasyarakatan ke Nusakambangan.

Ketiga terdakwa yang kehilangan hak upaya hukum yakni Azhari alias Ari bin Azhari, M.Albakir alias Bakir dan Mahyudin alias Boy Bin Mahyuddin

Ketua YARA, Safaruddin menyebutkan sebelumnya ketiga terdakwa dalam kasus narkotika itu divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negri Banda Aceh. Dalam putusan itu, terdakwa melakukan upaya banding.

Dari putusan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Banda Aceh tetap menghukum terdakwa dengan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dan melakukan terdakwa melakukan upaya kasasi.

"Namun, saat akan dilakukan upaya kasasi, pihak Dirjen Pas memindahkan mereka ke Nusakambangan," kata Safaruddin, Selasa (11/6).

Pemindahan ketiga terdakwa oleh pihak DirjenPas ke Nusakambangan, menurut Safaruddin dinilai melanggar hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam pasal 18 UU No 39 tahun 1999.

"Memindahkan para tahanan yang masih dalam upaya hukum tersebut yang telah menghilangkan hak upaya hukum bagi setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya," jelas Safaruddin.

Dari hasil investigasi, lanjut Safaruddin, pihaknya menemukan perpindahan tahanan dari Lapas Lambaro beberapa waktu lalu juga tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan jo pasal 50 PP Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan.

Seharusnya pemindahan Narapidana karena alasan kepentingan keamanan dan ketertiban harus di lengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan hasil Pertimbangan Tim Pengamat Permasyarakatan (TPP)

"Perpindahan terdakwa ke Nusakambangan tersebut tidak ada satupun yang melalui pertimbangan dari TPP. Oleh karena itu kami minta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM terhadap warga negara yang menjalani hukuman di Lapas. Kami akan bawa tindakan pelanggaran ini ke Komnas HAM dan Ombudsman RI," ungkap Safaruddin.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...