Unduh Aplikasi
WTP Pemerintah Aceh 2019

Tiga Kali Diubah, APBK-P Subulussalam Tanpa Persetujuan DPRK

Tiga Kali Diubah, APBK-P Subulussalam Tanpa Persetujuan DPRK
ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Dalam tahun 2018, Pemerintah Kota Subulussalam sudah tiga kali menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Perubahan (APBK-P).

Hal ini sebagaimana disampaikan Zulyadin, salah seorang pemerhati anggaran dari kota Sada Kata tersebut. Menurutnya, Perwal terkait perubahan anggaran yang pertama dilakukan pada 23 Februari 2018 dengan jumlah sebesar Rp 39,4 miliar, kemudian perubahan kedua sebesar Rp 8,1 miliar dilakukan pada 27 Februari 2018 dan perubahan ketiga dilakukan pada 8 Juni 2018 dengan jumlah anggaran perubahan sebesar Rp 10,1 miliar.

"Total ketiga perwal terkait perubahan anggaran tersebut mencapai Rp 57,7 miliar," kata Zulyadin kepada AJNN, Selasa (13/11).

Tabel kronologi perubahan APBK Subulussalam

Menurut Zulyadin, eksekutif kala itu dalam menerbitkan perwal perubahan anggaran tersebut tidak melibatkan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam. Bahkan, pihak legislatif sama sekali tidak diberitahu oleh eksekutif terkait adanya perubahan anggaran tersebut.

"Legislatif itu tidak diberitahu, artinya hingga hari ini dari legislatif tidak ada tekenan (menandatangani dokumen) apapun," katanya.

Kemudian, lanjut Zulyadin, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 154 terdapat beberapa dasar terkait perubahan APBD diantaranya seperti terjadi keadaan darurat atau keadaan luar biasa.

"Persoalan yang mendasar bahwa ada penyalahgunaan anggaran disana. Anggaran dapat dirubah apabila terjadi keadaan tertentu, seperti terjadinya bencana dan huru hara," ujarnya.

Tabel kronologi perubahan APBK Subulussalam

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hal tersebut juga menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan di Kota Subulussalam, seperti gaji petugas kebersihan yang tidak dibayar, gaji pegawai honorer di rumah sakit selama beberapa bulan belum juga dibayar serta permasalahan lainnya.

Ia mencontohkan, terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh yang akan digelar di Kabupaten Aceh Besar, kemungkinan tidak dapat diikuti oleh Kota Subulussalam. Pasalnya, anggaran KONI Subulussalam yang sudah dianggarkan sebesar Rp 1 miliar pada tahun lalu, setelah dilakukan perubahan hanya tersisa Rp 250 juta.

"Dan yang paling menarik bahwa dari perubahan seluruh Perwal itu, terjadi dibawah bulan juni atau dilakukan sebelum pilkada, indikasi kuatnya adalah anggaran itu dikelolah untuk tim pemenangan salah satu pasangan calon," pungkasnya.

Senada dengan Zulyadin, salah seorang warga Kota Subulussalam Jaminuddin mengutarakan kecurigaannya bahwa telah terjadi penyalahgunaan anggaran yang diduga untuk membantu pemenangan pasangan tertentu dalam pilkada Subulussalam yang telah berlangsung pada Rabu 27 Juni 2018 lalu.

"Perwal itu lahir dibulan dua, sehingga muncul kecurigaan kami bahwa anggaran tersebut telah disalahgunakan untuk membantu pasangan tertentu dalam pilkada lalu," ujar Jaminuddin.

Ia juga mengatakan penerbitan perwal tersebut juga melanggar peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Permendagri Nomor 13 Tahun 2016, pasal 154 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

"Kondisinya cukup kondusif. Nah ini sampai tiga kali perubahan," tegasnya.

Salah seorang anggota DPRK Subulussalam, Rasumin mengatakan bahwa pimpinan atau tim Badan Anggaran (Banggar) DPRK lebih berkompeten mejawab pertanyaan AJNN terkait dengan tidak adanya pemberitahuan dari eksekutif kepada legislatif terhadap perwal perubahan anggaran dimaksud. Ia juga menyarankan, agar menghubungi langsung kepada pimpinan DPRK.

"Pemberitahuan ada, tapi kan diberitahunya bulan Oktober kemarin. Dan itu saya dapat informasi dari teman-teman, karena saya bukan pimpinan dan tim Banggar. Seyogyanya pimpinan lebih tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut," katanya.

Namun hingga berita ini diturunkan, AJNN belum berhasil menghubungi pimpinan DPRK Subulussalam untuk dimintai tanggapannya.

Eliminasi Malaria

Komentar

Loading...