Unduh Aplikasi

Tgk harun: KKR Aceh tidak terbentuk, sejarah kembali terulang

PIDIE JAYA- Qanun KKR yang sudah enam puluh hari di sahkan DPRA, sampai  saat ini Pemerintah Pusat belum menyetujui qanut,  sehingga pengadilan HAM belum tegak dan pelangaram HAM di Aceh belum bias adili .

Hal itu di katakan Tgk M.Harun dalam orasi politik di hadapan ribuan massa dalam kampanye terakhir di lapangan Kota Mini Beurneun Sabtu 4 April 2014.

Tgk Harun mengatakan awal mula pemberontakan Aceh di kerenakan pelanggaran HAM tidak pernah dituntaskan.

"Almarhum Wali Negara Aceh DR. Hasan Tiro pernah menyurati pemerintah Indonesia pada tahun 50an untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi Aceh," Katanya.

Namun pemerintah Indonesia saat itu tidak menanggapi surat tersebut sehingga Hasan Tiro tidak lagi dibolehkan pulang ke Indonesia karena surat tersebut.

" Karena surat wali ke Pemerintah indonesia untuk menuntaskan pelaggaran HAM Aceh, wali Hasan Tiro dilarang pulang ke indonesia," Kata tgk Harun.

Oleh karena itu Tgk Harun meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menyetujui Qanun KKR agar pengadilan HAM terbentuk di Aceh untuk mengadili pelanggaran HAM yang pernah dan akan terjadi di aceh.

" Qanun KKR sudah enam puluh hari di Mendagri , sampai dengan sekarang belum disetujui,"  teriak Tgk Harun.

Selain itu Tgk Harun juga mengatakan sebanyak 23 poin MoU  belum sesuai dengan UUPA. "Kita akan terus memperjuangkan. UUPA sesuai dengan MoU," kata Tgk Harun.

Tgk Harun juga menyindir sistem pemilu Indonesia, yang setiap kali dilaksanakan  selalu ada perubahan

" Setengah abad Indonesia merdeka sistem pemilu saja belum jelas, selalu berubah-ubah,". Pungkas Tgk Harun yang disambut gemuruh suara peserta kampanye.

|IKHSAN PM

Komentar

Loading...