Unduh Aplikasi

Ternyata Pemenang Tender Pelabuhan Balohan Juga Teken Mou dengan PT Haffi Dwi Karisma

Ternyata Pemenang Tender Pelabuhan Balohan Juga Teken Mou dengan PT Haffi Dwi Karisma
Pembangunan dan revitalisasi pelabuhan penyeberangan balohan

BANDA ACEH - PT Cemerlang Samudra Kontrindo (PT CSK) ditetapkan sebagai pemenang tender proyek Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan dengan total anggaran Rp 221 miliar pada tanggal 15 Mei 2018. Perusahaan tersebut juga telah menandatangani kontrak kerja untuk pelaksanaan proyek tersebut dalam pekan ini.

Namun ada hal yang aneh, sebulan sebelumnya yaitu tepatnya tanggal 20 April 2018 PT CSK melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama dalam Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan (MYC 20017-2019) dengan PT Haffi Dwi Karisma. PT Haffi Dwi Karisma (PT HDK) merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang struktur baja dan instalasi mekanikal dan elektrikal.

Nota kesepahaman

Mou antara PT CSK dengan PT HDK dimaksudkan sebagai kerangka kerja sama dalam rangka proses tender hingga selesainya proses pelaksanaan proyek apabila konsorsium memenangkan tender Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan, yang diadakan oleh BPKS.

Adapaun ruang lingkup pekerjaan masing-masing pihak sebagai anggota konsorsium dalam melaksanakan proyek yaitu PT CSK melakukan pekerjaan procurement dan construction sebesar 70 persen dan PT HDK melakukan pekerjaan construction MB dan hydrolic sebesar 30 persen.

Nota kesepahaman

MoU antara kedua perusahaan tersebut ditandatangani Petrus Edi Susanto sebagai Direktur PT CSK dan Moch Yamin Wicaksono dan PT HDK, di Jakarta.

Baca: Kongsi CSK, PNP dan Tamitana Berlabuh di Pelabuhan Balohan

Sekedar mengingatkan kita pada skandal korupsi pembangunan pelabuhan bongkar muat Sabang berdasarkan keterangan Ramadhani Ismy selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang termuat dalam dokumen Putusan Pengadilan Tipikor atas Terdakwa Ruslan Abdul Gani bahwa sepengetahuannya pelaksanaan pekerjaan tahun 2011 tidak ada pemberitahuan pekerjaan yang disubkonkan, menurutnya pelaksana pekerjaan memberitahukan bahwa yang ada hanya supplier.

Ramadhani Ismy mengetahui adanya subkon pekerjaan saat BPK melakukan audit investigasi, ia baru mengetahui adanya subkon karena pada saat bertanya kepada Sabir Said (staf proyek PT Nindya Karya) apakah ada subkon, Sabir Said selalu menjawab bahwa tidak ada subkon, yang dilakukannya hanya sewa saja.

Nota kesepahaman

Keterangn Ramadhani ini diperkuat oleh Heru Sulakso yang menerangkan bahwa ada perbedaan interpretasi terkait subkon, ia merasa bahwa tahun 2011 tidak dilakukan subkon tetapi yang dilakukan adalah kerjasama Supplier dan spesialis. Dimana Heru juga menjelaskan bahwa yang menjadi Supplier pekerjaan tersebut adalah PT Budi Perkasa Alam (jasa pengecoran dan instalasi precast), PT Wika Beton (precast, pengadaan panel beton pracetak), PT Kemenangan (pengadaan Rubber Fender dan Bollard), dan PT Mitra Mandala Jaya (Pengadaan Cathodic Protection).

Jika merujuk pada Peraturan Lembaga Kebiajakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) No 15 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat umum kontrak dan Standar Dokumen Pengadaan yang diterbitkan LKPP menyebutkan bahwa bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, yang pelaksanaanya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

Lebih lanjut juga diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 menegaskan bahwa penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam dokumen pengadaan dan Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

Terkait dengan MoU antara PT CSK dan PT HDK, Koordinator GeRAK Aceh Askhalani melihat ada ketidaksesuaian dengan aturan baik peraturan LKPP maupun Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Askal lebih lanjut menjelaskan bahwa aturan mensyaratkan bahwa ikatan subkontrak baru bisa dilakukan setelah pemenang tendernya ada atau telah diumumkan dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan PPK.

“Dalam kasus ini, jelas bahwa MoU antara CSK dengan HDK itu sudah dilakukan sebulan sebelum pemenang tender diumumkan, jadi MoU ini tidak sesuai peraturan LKPP dan Perpres”. Ujar Askalani.

Askalani menegaskan bahwa ada indikasi sejak awal bahwa pelaksanaan subkontrak sudah direncanakan, bahkan tidak hanya itu jika mencermati secara keseluruhan kerjasama penyewaan antara CSK dan PNP dan Tamitana diduga kuat sejak awal sudah diarahakan kepada siapa pekerjaan Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan ini.

“Masa manajemen BPKS tidak menjadikan kasus korupsi Pelabuhan Bongkar Muat Sabang sebagai pelajaran?” Tanya Koordinatir GeRAK Aceh ini.

Hingga berita ini diunggah, AJNN belum mendapat konfirmasi langsung dari Kepala BPKS, Sayid Fadhil yang dihubungi AJNN via pesan WhatsApp tidak direspon.

Komentar

Loading...