Ternyata Aceh Sudah Miliki Tiga Pesawat Patroli

Ternyata Aceh Sudah Miliki Tiga Pesawat Patroli
Pesawat patroli hutan milik Pemerintah Aceh yang dihibah oleh YLI. Foto: Ist

BANDA ACEH - Rencana Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membeli enam pesawat patroli laut tertunda, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh hanya menganggarkan Rp 1 miliar dalam KUA PPAS APBAP untuk mengkaji rencana pembelian pesawat tersebut.

Namun batalnya rencana itu bukan berarti Aceh tak miliki pesawat sendiri. Pasalnya jauh sebelum rencana itu muncul Aceh sudah memiliki tiga pesawat patroli, jenis CTSW.

Baca: Panjar Pesawat Rp 10 Miliar, Gaji Guru Honor Rp 15 Ribu Perjam

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Zulkarnain didampingi Kabid Udara, Burhanuddin dan Tim Teknis Bidang Penerbangan Yudianto mengatakan tiga pesawat itu merupakan hibah dari Yayasan Lauser Internasonal kepada Pemerintah Aceh.

“Pesawat-pesawat itu tersimpan di hanggar di Sultan Iskandar Muda,” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Zulkarnain, Rabu, 27 September 2017.

Awalnya, kata Zulkarnain, pesawat ini akan dioperasikan oleh YLI. Harga satu unit pesawat ini Rp 1,5 miliar dan bea masuk Rp 900 juta. Pesawat-pesawat ini rencananya diletakkan di Medan, Aceh Tenggara dan Sultan Iskandar Muda. Namun karena terlalu mahal, akhirnya YLI menghibahkan pesawat ini kepada Pemerintah Aceh yang dicatatkan di Dinas Perhubungan Aceh.

Ini adalah pesawat ringan dengan dua tempat duduk bersisian. Butuh waktu lama bagi pesawat ini untuk sampai ke Aceh. Pesawat ini sempat tertahan lima tahun di Singapura dalam kondisi belum dirakit karena terganjal urusan pajak yang hampir senilai pesawat.

Setelah dihibah oleh YLI, kemudian Pemerintah Aceh menyurati Kementerian Keuangan. Isi surat itu adalah meminta penghapusan pajak. Kementerian menyanggupi permintaan tersebut 1,5 tahun kemudian dengan satu persyaratan: pesawat ini hanya boleh digunakan untuk memonitor hutan pasca tsunami. “Pesawat ini juga tidak boleh diperjualbelikan.”

Perubahan penggunaan atau pengalihan pesawat, kata Zul, harus mendapatkan izin dari Bea dan Cukai. Jika tidak, maka pemerintah akan dikenai sanksi denda sebesar 100 hingga 500 persen dari biaya masuk.

Sejak diserahterimakan kepada Pemerintah Aceh pada 15 Desember 2014 pesawat itu belum pernah dioperasikan sekalipun.

"Karena untuk mengoperasikan pesawat itu kita butuh biaya lagi. Ada dua sertifikat yang diperlukan, pertama sertifikat tanda terdaftar kemudian sertifikat kelaikudaraan. sertifikat ini harus kita urus di Kementerian Perhubungan," kata Yudianto.

Menurut Zulkarnain, untuk menghidupkan kembali pesawat itu, dibutuhkan upgrade dan sejumlah pemeriksaan. Namun Dinas Perhubungan Aceh menyatakan siap jika diperintahkan untuk mengoperasikan pesawat ini sebagaimana peruntukannya.

"Kemudian kalau kita lihat dari peruntukannya ini menjadi ranahnya Dinas Kehutanan Aceh," katanya.

data-ad-format="auto">

Komentar

Loading...