Unduh Aplikasi

Terkait Vonis Abdullah Puteh, KIP Aceh Tunggu Sampai ada Putusan Inkrah

Terkait Vonis Abdullah Puteh, KIP Aceh Tunggu Sampai ada Putusan Inkrah
Mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Foto: Detik/Yulida Medistiara

BANDA ACEH - Mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh divonis 1,5 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menilai Abdullah Puteh terbukti bersalah melakukan penipuan terhadap seorang investor Herry Laksmono.

"Mengadili menyatakan terdakwa Abdullah Puteh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdullah Puteh pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Kartim Khaeruddin, di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, seperti yang dilansir Detik.com, Selasa (10/9).

Terhadap putusan tersebut, Abdullah mengaku keberatan dan menyatakan untuk melakukan banding.

Baca: Divonis 1,5 Tahun Bui, Eks Gubernur Aceh Abdullah Puteh Banding

Seperti diketahui, Abdullah Puteh merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih periode 2019-2024. Dan dijadwalkan bakal mengikuti prosesi pelantikan awal Oktober 2019 mendatang.

Terkait putusan terhadap Abdullah Puteh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh belum bisa melakukan langkah apapun sampai adanya putusan inkrah.

"Menyangkut dengan itu, kita sampai inkrah kan, siapa tahu dia naik banding gitu kan," ujar Ketua Divisi Data dan Informasi KIP Aceh, Agusni saat dikonfirmasi AJNN, Selasa malam (10/9).

Agusni menyampaikan, Abdullah Puteh secara kelengkapan administrasi memang sudah diselesaikan seluruhnya, dan tidak ada persoalan apapun lainnya.

Namun, berkaitan dengan vonis tersebut, tetap menunggu adanya putusan inkrah, sehingga pihaknya baru melakukan koordinasi dengan KPU RI. Sejuah belum ada keputusan inkrah pangadilan, maka KIP Aceh belum bisa melakukan tindakan apapun.

"Kalau kemudian dia sudah ada vonis yang sifatnya sudah inkrah, ya baru nanti kita akan berkoordinasi kembali dengan KPU RI," tuturnya.

Dalam hal ini, lanjut Agusni, KIP Aceh hanya berwenang untuk memberikan laporan hasil saja ke KPU serta koordinasi. Mengenai keputusan, sepenuhnya wewenang pusat.

"Kita juga belum tau, kalau memang misalnya diganti atau gimana. Dari pusat nanti (keputusannya)," pungkas Agusni.

Komentar

Loading...