Insentif PKB - BPKA 2019
Unduh Aplikasi

Terkait Kuota Caleg di Aceh, Pengamat Nilai KPU Tak Langgar Kode Etik

Terkait Kuota Caleg di Aceh, Pengamat Nilai KPU Tak Langgar Kode Etik
Logo KPU. Foto: Ist

BANDA ACEH - Pengamat hukum dan politik, Muksalmina Mta menilai sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kuota caleg di Aceh untuk pemilu 2019 sudah tepat dan tidak melanggar kode etik.

Kata dia, surat pertama yang dikeluarkan oleh KPU bertentangan dengan aturan Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), sehingga KPU mengeluarkan surat kedua nomor 646/01.4-SD/6/KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang jumlah pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari partai politik lokal di Aceh paling banyak 120% pada setiap daerah pemilihan.

"Menurut saya, dasar dikeluarkan surat kedua oleh KPU merujuk pada Pasal 569 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang menyebutkan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diatur khusus dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh, dinyatakan berlaku ketentuan dalam undang-undang ini," katanya.

Kata dia, dikeluarkan dua surat tersebut oleh KPU bukanlah bentuk inkonsisten KPU, melainkan untuk meluruskan kembali bahwa Aceh mempunyai aturan khusus yang tidak diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Baca: Terkait Jumlah Caleg di Aceh, Ketua KPU Dinyatakan Langgar Kode etik

Muksalmina menyarankan DKPP untuk membaca kembali dan memahami seluruh isi dari undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, agar dalam mengambil keputusan bersifat adil dan imparsialitas.

"Atas putusan DKPP tersebut, menurut saya bahwa KPU segera mengajukan atau melaporkan DKPP kepada majelis kehormatan yang ditujukan langsung kepada DKPP sesuai Pasal 20 dan Pasal 22 peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku dewan kehormatan penyelenggaraan pemilihan umum, Nantinya ketua dan anggota DKPP melakukan verifikasi dalam forum rapat pleno," sebutnya.

Dikatajan Muksalmina, dalam rapat pleno tersebut, KPU menyampaikan klarifikasi terkait dua surat yang telah dikeluarkan terhadap kuota 100 persen dan 120 persen bagi caleg dari partai politik lokal di Aceh.

"Dan DKPP telah melanggar kode etiknya sesuai Pasal 3 dan Pasal 5 peraturan DKPP nomor 4 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum. Biarkan majelis kehormatan yang memutuskan apakah KPU melanggar kode etik atau tidak," katanya.

Khanduri Laot
GANN

Komentar

Loading...