Unduh Aplikasi

Terkait Izin PT EMM, WALHI Gugat BKPM ke PTUN Jakarta

Terkait Izin PT EMM, WALHI Gugat BKPM ke PTUN Jakarta
Foto: Ist

BANDA ACEH - Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Walhi Aceh, dan perwakilan masyarat Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya menggugat SK Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diterbitkan atas nama Menteri ESDM terhadap pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Emas Mineral Murni seluas 10.000 Hektare dengan komoditas Emas.

Pendaftaran gugatan tersebut didaftarkan oleh Zakaria mewakili Walhi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan nomor registrasi perkara 241/G/ LH/2018/PTUN-Jkt, Senin (15/10).

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur mengatakan gugatan itu dilakukan karena mereka menilai terlalu banyak aturan yang dibenturkan oleh Kepala BKPM, dan berpotensi pada kerusakan alam.

Menurut M Nur, jika tidak didaftarkan ke Pengadilan maka potensi konflik dapat saja terjadi sewaktu-waktu seperti pernyataan masyarakat yang disampaikan kepada Walhi Aceh, karena itu mereka melangkah ke jalur hukum agar kemudian warga disana tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

Sementara itu, Direktur Walhi Nasional, Nurhidayati yang menerima berkas dari Walhi Aceh, menyampaikan materi yang disampaikan tersebut yakni adanya kawasan yang patut untuk dipertahankan agar tetap dijaga kelesatariannya, di Aceh terdapat banyak hutan lindung, termasuk Kawasan Ekosistem Leuser yang merupakan paru-paru dunia dan penyangga kehidupan yang mana telah ditetapkan serta mendapat predikat “Situs Warisan Dunia (Tropical Rainforest Heritage of Sumatera) Oleh Komite Warisan Dunia Unesco.

"Disana terdapat ribuan hektar hutan lindung dan kawasan ekosistem leuser yang masuk di dalam areal pertambangan PT EMM, sehingga harus terus dipertahankan demi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya," kata Nurhidayati dalam keterangannya, Selasa (16/10).

Selain itu, Ketua Tim Pengacara gugatan Muhammad Reza Maulana menuturkan, banyak persoalan khususnya tentang perizinan, persoalan Amdal, persoalan keterlibatan masyarakat dan pemerhati lingkungan hidup yang penting untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta sebagaimana termuat lengkap didalam gugatan yang telah didaftarkan tersebut.

"Kami temukan juga adanya dugaan tindak pidana baik yang dilakukan oleh Tim Pemerakarsa Amdal, Perusahaan, maupun Lembaga Penyelenggara Negara baik di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, maupun Kementerian dan Badan terkait," tandasnya.

Kata Muhammad Reza, setelah ini nantinya mereka juga akan melaporkan persoalan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bahkan kepada kepolisian.

"Insya Allah kedepan Kepolisian dan KPK akan juga menerima laporan itu," pungkasnya

Komentar

Loading...