Topik

Tali Asih untuk Hajril

·
Tali Asih untuk Hajril
HANYA sehari berselang sejak Hajril Janni diberitakan media ini, bantuan untuk santri Pesantren Babun Najah, Banda Aceh, mengalir deras. Telepon pertama yang menanyakan keberadaan Hajril datang dari Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin.

Nyak Tafar--demikian dia biasa disapa--menyatakan niat lembaganya untuk membantu Hajril menyelesaikan tunggakan dan memastikan gadis kelas dua aliyah itu menuntaskan pendidikan di tempat yang sama. Hari itu juga, perwakilan YARA menjumpai pengurus pesantren dan menuntaskan urusan tersebut.

Tak lama berselang, Darwati A Gani, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, menghubungi wartawan AJNN. Sama seperti Nyak Tafar, dia juga berkeinginan untuk meringankan beban Hajril Janni. Kemarin siang Hajril duduk bersama di ruang makan, di kediaman Darwati, usai menyerahkan bantuan sejumlah uang.  

Bantuan juga datang dari Jakarta. Seorang pengacara, Hartono Tanuwidjaja, juga mengirimkan sejumlah uang untuk Hajril. Dia berharap, Hajril dapat menjaga prestasi di pesantren itu. Sembari berjanji akan mengangkatnya sebagai anak jika Hajril mampu terus berprestasi hingga sekolahnya selesai.

Gerak cepat elemen sipil ini tentu membanggakan kita. Di tengah-tengah degradasi nilai-nilai sosial, sosok-sosok itu mampu berdiri dan memberikan simpati bahkan memberikan dukungan langsung untuk Hajril. Karena menurut mereka, Hajril berhak diselamatkan masa depannya dengan terus mendapatkan pendidikan.

Bantuan ini jelas memberikan “nafas tambahan” kepada Hajril untuk tetap mengecap pendidikan di pesantren itu. Meski tak mampu secara finansial--gadis ini menerima cucian dari teman-temannya untuk mendapatkan uang jajan, Hajril mampu menunjukkan prestasi dengan tetap berada di 10 besar rangking siswa berprestasi di sekolah itu.

Dengan tidak mengabaikan peran para donatur tersebut, tentunya lebih tepat jika hal ini segera diketahui oleh pemerintah, entah tingkat provinsi atau tingkat kota. Saat Hajril tak mampu membayar iuran pendidikan, pengelola pesantren segera melaporkan hal ini kepada instansi terkait untuk mencari jalan keluar. Jangan terlalu terpaku pada aturan baku yang lebih sering menyulitkan ketimbang memberikan solusi.

Hajril tak sendirian. Di tengah gelontoran dana triliunan rupiah untuk Aceh, Pemerintah Aceh malah keteteran mengurusi dunia pendidikan. Kasus Hajril harusnya tak perlu terjadi jika pemerintah benar-benar membangun mekanisme pembiayaan pendidikan yang tepat bagi anak-anak Aceh, orang per orang. Dengan demikian, pemerintah, di provinsi ataupun daerah, tetap menganggap mereka sebagai individu, bukan sekadar statistik pelengkap laporan.

Komentar

Loading...