Unduh Aplikasi

Tagihan Rekanan Belum Dibayar, Sayid: Karena Ada Masalah Teknis

Tagihan Rekanan Belum Dibayar, Sayid: Karena Ada Masalah Teknis
Kepala BPKS Sayid Fadhil. Foto: Kanalaceh

BANDA ACEH - Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait serapan anggaran Satuan Kerja (Satker) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) per 30 November 2018 menunjukkan realisasi anggaran yang masih rendah yaitu Rp 100,4 miliar atau baru 44,69 persen dari pagu DIPA sebesar Rp 224,8 miliar.

Menurut Koordinator GeRAK Aceh Askhalani, hal ini disebabkan seringnya Kepala BPKS Sayid Fadhil melakukan mutasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan BPKS.

“Dalam kurun waktu kurang tidak sampai sebulan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Sayid Fadhil telah mengganti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelabuhan Balohan sebanyak lima kali,” ungkapnya.

Sementara Deputi Pengawas BPKS Abdul Manan mengatakan, rendahnya serapan anggaran selain akibat gagalnya revisi keeneam DIPA BPKS juga dikarenakan beberapa kegiatan yang masih menjadi tunggakan.

Baca: Serapan Anggaran Rendah, Cermin Buruknya Kinerja BPKS

“Banyak kegiatan yang tidak bisa terlaksanakan dan menjadi SILPA, termasuk tunggakan pembayaran untuk rekanan yang tentunya wajib diselesaikan di budget tahun anggaran 2019, termasuk kegiatan di unit kerja saya, yaitu kegiatan pelatihan sertifikasi auditor,” jelasnya.

Menurutnya, jika pekerjaan saat ini dibiayai dengan DIPA 2018, maka DIPA 2019 bisa untuk mendanai proyek atau pekerjaan yang baru. Tetapi karena pekerjaan 2018 belum diselesaikan pembayarannya, maka menjadi tunggakan yang harus dibayar menggunakan anggaran DIPA tahun 2019, termasuk biaya perjalanan dinas Kepala BPKS Sayid Fadhil.

Guna memastikan ada tidaknya tunggakan manajemen BPKS terhadap tagihan pembayaran ke pihak penyedia barang dan jasa, media ini melakukan penulusuran guna mendapatkan dokumen terkait, alhasil dari penelusuran tersebut diperoleh setidak-tidaknya ada tiga perusahaan yang telah mengajukan tagihan pembayaran atas prestasi kemajuan pelaksanaan proyek.

Adapun perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya PT. Usaha Sejahtera Manikam (PT USM). Perusahaan yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar Banda Aceh ini, pada tanggal 23 Oktober 2018 telah mengirim surat kepada Ketua Dewan Pengawas BPKS perihal Pengaduan tindak lanjut pekerjaan.

Baca: KPA Bukan PNS, Revisi DIPA BPKS Gagal

Dalam suratnya, PT USM mempermasalahkan mutasi PPK yang dilakukan oleh Kepala BPKS Sayid Fadhil pada tanggal 26 September 2018. Surat itu ditandatangani oleh T. Ali Badrisyah selaku Direktur Utama.

Surat PT USM

Menurutnya, pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut tidak disosialisasikan secara tertulis, sehingga sebagai kontraktor pelaksana mengalami kendala dalam melakukan koordinasi secara tekhnis maupun non teknis. Padahal menurut T. Ali Badrisyah, saat itu ia melakukan proses penarikan termin untuk progres pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018, akibatnya proses pencairan termin menjadi terhambat dan tidak dapat direalisasikan. Keadaan ini mengakibatkan siklus finansial untuk membiayai pekerjaan menjadi terganggu dan kinerja pelaksanaan pekerjaan menjadi menurun yang dikhawatirkan dapat menyebabkan deviasi dan keterlambatan progres pekerjaan.

Oleh karenanya, T. Ali mengharapkan agar Dewan Pengawas dapat menginstruksikan kepada PPK dan staf terkait guna melaksanakan percepatan proses penarikan termin.

Baca: Mawardi Ismail: Pernyataan Kepala BPKS Tidak Layak

Selanjutnya CV Pati Bunga (CV PB), juga telah menyurati Kepala BPKS pada tanggal 29 Oktober 2018 perihal pembayaran tagihan untuk tahun anggaran 2017 yaitu kegiatan pemeliharaan peningkatan fasilitas sandar Dermaga CT-1 senilai Rp 2,2 miliar. Surat tersebut ditandatangani oleh Mansurdin Idris selaku Wakil Direktur I.

Surat CV Pati Bunga

Dalam suratnya CV PB menyampaikan bahwa sampai tanggal 26 September sampai dengan 29 Oktober 2018, pihak CV PB tidak mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut dari Kepala BPKS dan PPK baru atas tagihan pekerjaan perusahaannya.

Mansurdin dalam suratnya juga menyoal pergantian PPK pada satker BPKS tidak dilakukan pemberitahuan secara tertulis dan disosialisasikan kepada CV PB yang menyebabkan putusnya informasi proses pembayaran tagihan perusahaannya.

Dengan demikian CV PB dirugikan karena tagihan sampai dengan surat ini disampaikan belum ada pembayaran tagihan oleh BPKS. Bahkan Mansurdin akan menempuh jalur hukum sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku. Padahal menurutnya DIPA BPKS sudah tersedia untuk pembayaran tagihan pekerjaan yang dikerjakan oleh CV PB.

Kemudian tagihan pembayaran oleh PT. Tangga Batu Jaya Abadi (PT. TBJA), pada tanggal 31 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKS yang ditandatangani oleh Bahrum selaku Direktur. PT TBJA adalah rekanan BPKS yang mengerjakan pekerjaan pembangunan TPA.

Surat PT. TBJA

Bahrum menyebutkan bahwa pekerjaan pembangunan TPA telah selesai 100% dan masa pemeliharaan telah berakhir pada tanggal 26 September 2018 berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan (PHO) Nomor 16/BAST-I/PPK-SPPSFP/III/2018 tanggal 31 Maret 2018.

Bahwa menurut Bahrum terhadap pekerjaan itu masih tersisa pembayaran sebesar Rp 1,3 miliar. Menurutnya ia telah menemui pihak-pihak yang berkompeten di BPKS guna proses pencairan dana tersebut, namun sampai saat ini tidak ada kepastian untuk proses pencarian sedangkan tahun anggaran berjalan sudah hampir selesai.

Untuk itu Bahrum meminta perhatian dari Kepala BPKS sekaligus selaku pengguna anggaran (PA) BPKS untuk dapat menindaklanjuti dan menyelesaikan hal tersebut sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

Sementara Kepala BPKS Sayid Fadhil yang dihubungi Senin (3/12) mengatakan, tertundanya beberapa pembayaran atas tagihan oleh rekanan dikarenakan terhambat oleh masalah teknis sehingga ada yang tidak dapat dibayarkan.

"Kalau terkait tunggakan rekanan tahun lalu itu sebenanya ingin kita bayarkan tahun ini, tapi ternyata setelah kita koordinasi dengan pihak BPKP, itu pihak rekanannya sendiri khususnya yang ditangani pak Reza Faisal kemarin kalau saya tidak salah sudah kita cari dokumen pendukung. karena itu pekerjaan lalu dan ada masalah teknis juga sehingga ada yang tidak bisa kita bayarkan," jelasnya.

Komentar

Loading...