Syarat Calon dan Pansel JPT Pratama Aceh Tak Sesuai PP 11 Tahun 2017

Syarat Calon dan Pansel JPT Pratama Aceh Tak Sesuai PP 11 Tahun 2017
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah sedang menyeleksi Pejabat Pimpinan Tinggi (PJT) Pratama atau seleksi terbuka Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Ada 64 jabatan yang diseleksi secara terbuka oleh Pemerintah Aceh.

Ada banyak syarat yang diharuskan kepada setiap calon yang akan menduduki setiap jabatan yang dilelang. Salah satunya adalah batas umur peserta. Dalam syarat itu, setiap usia yang menduduki jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi terbuka, paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan per tanggal pendfatraran.

Khusus bagi yang sedang menduduki JPT Pratama atau yang pernah menduduki JPT Pratama (khususnya 20 (dua puluh) pejabat pimpinan tinggi diberhentikan dengan Keputusan Gubernur Aceh nomor Peg.821.22/004/2017 tanggal 10 Maret 2017), dengan batas usia paling tinggi 58 tahun 9 bulan per tanggal pendaftaran.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Foto: Dok AJNN

Namun batas usia yang ditetapkan oleh Tim Seleksi JPT Pratama Aceh tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil agar mengikuti seluruh ketentuan dan persyaratan yakni usia paling tinggi 56 tahun.

Syarat batas umur itu sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tertanggal 23 Mei 2017 dengan hal batas usia paling tinggi untuk diangkat dalam JPT Pratama. Surat itu diteken Sekretaris Kementerian atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Baca: Akademisi: Pengurus Parpol Dilarang Jadi Panitia Seleksi JPT Pratama

Dalam poin terakhir dalam surat itu disampaikan bahwa bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang melaksanakan seleksi terbukan dan kompetitif bagi jabatan JPT Pratam setelah diundangkannya PP Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil agar mengikuti seluruh ketentuan dan persyaratan, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah dimaksud.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Foto: Dok AJNN

Sementara itu, Akademisi Hukum Tata Negara (HTN) Kurniawan mengatakan surat edaran Menpan RB tersebut dapat menjadi sinyalemen bahwa kebijakan Kemendagri melalui Dirjen terkait seleksi JPT Pratama Aceh adalah keliru.

"Maksud surat tersebut, bagi kementerian dan pemerintah daerah yg sedang melakukan seleksi JPT Pratama sebelum diundangkan PP No 11 tahun 2017, dapat dipertimbangkan usia 57 dan 58 thn, tetapi setelah diundangkan PP tersebut, persyaratan usia harus mengikuti PP itu, yaitu usia 56 tahun," ujarnya.

Menurut Kurniawan, khusus dalam membentuk panitia seleksi untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, PPK disyaratkan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 114 ayat 4 PP Nomor 11 Tahun 2017.

"Jadi dapat disimpulkan bahwa pembentukan panitia seleksi untuk melakukan seleksi terbuka dalam rangka pengisian JPT pratama di lingkungan Pemerintah Aceh yang saat ini sedang dilakukan secara hukum dilarang terlibat sebagai anggota/pengurus partai politik," ungkapnya.

Pengabaian terhadap amanat ketentuan Pasal 114 ayat 6 huruf c PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut tidak hanya berimplikasi pada legalitas/keabsahan dari panitia seleksi yang dibentuk, tapi juga dapat berimplikasi terhadap legalitas/keabsahan dari para pejabat yang akan mengisi JPT Pratama dimaksud.

data-ad-format="auto">

Komentar

Loading...