Unduh Aplikasi

Survei Integritas KPK di 36 Lembaga, Pemko Banda Aceh Tertinggi

Survei Integritas KPK di 36 Lembaga, Pemko Banda Aceh Tertinggi
Foto: Net

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan untuk mendorong kesadaran akan resiko korupsi.

Survei ini dilakukan dengan cara memetakan resiko korupsi seperti suap/ gratifikasi dalam layanan, pengelembungan anggaran, nepotisme dalam perekrutan pegawai hingga rekayasa dalam pengadaan barang dan jasa. Penilaian ini juga dimaksudkan untuk melihat efektivitas sosialisasi korupsi, whisleblower system dan upaya anti korupsi lainnya.

Dalam rilis yang dikirimkan KPK, survei penilaian integritas ini menilai pengelolaan anggaran, kasus suap di lembaga, perlakukan terhadap pelapor tindak pidana korupsi dan pengelolaan SDM di lembaga tersebut.

Koresponden dalam survei ini meliputi pegawai (internal), pengguna layanan atau stakeholder(eksternal), ahli di bidang korupsi dan juga melihat hasil kepatuhan LHKPN dari lembaga tersebut atau laporan pengaduan masyarakat kepada KPK.

Hasil Survei KPK. Foto: Ist

Tahun 2017, SPI dilakukan terhadap enam kementerian/lembaga, 15 pemerintah provinsi, 15 pemerintahan kabupaten/kota, dan 130 responden internal, ekternal maupun ahli.

Untuk tahun 2019, KPK mengundang 34 kementerian, 34 pemerintah provinsi, dan 34 pemerintah kabupaten atau kota untuk mengikuti penilaian SPI secara mandiri. Survei ini akan dilakukan bekerja sama dengan BPS.

Hasil SPI tahun 2017 dan mengundang keterlibatan dan partisipasi 102 lembaga (34 Kementerian; 34 Pemerintah Provinsi; 34 Pemerintah Kab/Kota) dalam kegiatan SPI 2019.

Dari hasil survei tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh, memperoleh indeks integritas tertinggi dengan nilai 77.39. Sementara Provinsi Aceh berada pada peringkat 30 dengan nilai 60.07.

Sementara, Pemerintah Provinsi Papua menjadi provinsi yang paling rendah tingkat integritas dengan nilai 52.91.

Dalam penjelasannya, nilai indeks tinggi mendekati 100 menunjukkan risiko korupsi rendah dan adanya kemampuan sistem untuk merespon kejadian korupsi dan pencegahannya secara lebih baik. Namun, nilai tinggi tidak berarti kejadian korupsi tidak akan terjadi karena korupsi sebagaimana tindak pidana lain dapat terjadi meski dalam sistem yang sudah mapan pun.

Sabang Marine 2019

Komentar

Loading...