Unduh Aplikasi

Surat Penunjukan Nova Iriansyah sebagai Plt Gubernur Aceh

Surat Penunjukan Nova Iriansyah sebagai Plt Gubernur Aceh
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.Foto: Net

JAKARTA - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah ditetapkan KPK menjadi tersangka suap ijon proyek yang dibiayai dana otonomi khusus (otsus). Mendagri Tjahjo Kumolo menunjuk pelaksana tugas (Plt) gubernur dan plt bupati daerah tersebut.

"Ya kami sedih, kami prihatin. Terpaksa waktu semalam diumumkan KPK sebagai tersangka dua-duanya, hari ini saya sudah teken wakil gubernur sebagai penjabat gubernur, wakil bupati sebagai menjabat bupati sampai berkekuatan hukum tetap karena kedua beliau ini tidak bisa menjalankan fungsi pemerintahan yang sedang dalam proses KPK," ujar Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7).

Baca: Mendagri Tunjuk Plt Gubernur Aceh, Wagub: Saya Belum Terima Suratnya

Wakil Gubernur Aceh yang menjadi Plt gubernur, Nova Iriansyah. Sedangkan Plt Bupati Bener Meriah dijabat wakil bupati Syarkawi.

Surat Menteri Dalam Negeri

 

Penunjukan Nova Iriansyah sebagai Plt gubernur disampaikan melalui surat Nomor 121.11/4352/SJ tanggal 5 Juli 2018 yang ditandatangani langsung Tjahjo Kumolo.

Berikut isi surat Mendagri yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Aceh tentang Penugasan Wakil Gubernur Aceh selaku Pelaksana Tugas Gubernur Aceh

Berkenaan dengan penahanan Sdr drh. H. Irwandi Yusuf (gubernur Aceh setelah dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 3 Juli 2018, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur ketentuan
a. Pada ketentuan Pasal 65 ayat 3 mmenyatakan bahwa "Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.

b. Pada Pasal 66 ayat 1 huruf C ditegaskan bahwa Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

2. Terkait hal tersebut diatas, maka dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah , Wakil Gubernur Aceh melaksanakan tugas dan wewenang selaku pelaksana tugas Gubernur Aceh dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannnya.

Komentar

Loading...