Hasanudin
Unduh Aplikasi

Surat Mendagri Tak Berlaku bagi Afiliasi Parlok dan Parnas

Surat Mendagri Tak Berlaku bagi Afiliasi Parlok dan Parnas
Komisoner KIP Aceh Munawarsyah. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Komisoner KIP Aceh Munawarsyah angkat bicara terkait surat Mendagri tentang Anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota diberhentikan antar waktu jika menjadi anggota partai lain.

Menurutnya surat Mendagri tersebut tidak berlaku bagi afisiliasi partai nasional ke partai nasional, dan partai lokal ke partai lokal. Namun hal itu berlaku apabila anggota partai lokal ke partai nasional, atau partai nasional ke partai lokal.

"Kalau partai nasional tidak dikenal afiliasi rangkap keanggotaan partai. Kalau mau pindah partai dari partai nasional ke partai nasional lain harus menyampaikan surat pernyatan mundur dari partai sebelumnya, surat pengajuan mundur dari keanggotaan DPRA/DPRK ke pimpinan," kata Munawarsyah kepada AJNN, Rabu (8/8) di Banda Aceh.

Namun, kata Munawarsyah, afiliasi parlok ke parnas ada diatur dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) pasal 83 ayat 3 dimana keanggotaan parlok dapat merangkap keanggotaan salah satu partai politik. Kemudian dalam Qanun nomor 3 tahun 2008, tidak mengatur izin pimpinan parlok, hanya mengatur di pasal 13 huruf m dan n yaitu surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh satu partai politik untuk satu lembaga perwakilan dan surat pernyataan kesediaan hanya dicalonkan oleh satu daerah pemilihan di atas kertas bermaterai cukup.

Baca: Mendagri: Pindah Partai, Anggota DPR Harus Mundur

"Qanun nomor 3 ini pada pasal 1 angka 14 dan 15 dikenal frasa partai politik untuk parnas dan partai politik lokal," jelasnya.

Selanjutnya, kata mantan Ketua KIP Banda Aceh itu, pada Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2007 pasal 10 dan 11, ayat tersebut menegaskan pelaksanaan afiliasi atau kerjasama didasarkan pada kesepakatan bersama sesama parlok dan Parnas.

"Pada pasal 11 mengatur ruang partisipasi anggota parlok dalam pemilu nasional, anggota parlok secara perseorangan dapat rangkap keanggotaan satu parnas. Pada ayat 4 menyebutkan keanggotaan rangkap tersebut dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pimpinan parlok," ungkapnya.

Prinsipnya, lanjut Munawarsyah, PKPU 20 Tahun 2018 tidak ada pasal yang mengatur izin tersebut, sehingga tentunya tidak ada formulir khusus memuat izin bagi anggota parlok yang secara perseorangan juga merangkap anggota parnas jika diajukan sebagai bacaleg oleh Parnas. Tetapi pasal 40 mengatur pencalonan anggota DPRA dan DPRK di provinsi Aceh berpedoman pada PKPU ini, kecuali yang sudah diatur dalam UU yang mengatur tentang Pemerintahan Aceh.

"Soal izin pimpinan parlok terhadap anggota partainya yang rangkap keanggotaan dengan parnas itu wilayah kewenangan masing-masing pimpinan parlok sesuai dengan apa yang mereka atur dalam AD/ART nya," kata Munawarsyah.

Adi Maros

Komentar

Loading...