Unduh Aplikasi

Suaplah Aku, Kau Kutangkap

Suaplah Aku, Kau Kutangkap
Ilustrasi: picclick

ZURAIDA Alwi dicopot dari jabatannya. Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia memutuskan Komisioner Panitia Pengawasa Pemilihan Aceh itu melanggar kode etik lembaga.

Zuraida diberhentikan secara permanen. Sementara Ketua Panitia Pengawas Pemilih Nagan Raya Said Syahrul Ramad diberikan peringatan keras dan dicopot dari jabatan ketua Panwaslih Nagan Raya.

Keputusan ini dikeluarkan atas suap pemilihan anggota Panwaslih Agustus tahun lalu. Zuraida sendiri, dalam persidangan, membantah tuduhan serius ini. Dia menolak tuduhan yang dialamatkan kepadanya, terutama perihal uang suap sebesar Rp 40 juta yang diberikan kepadanya.

Keputusan ini jelas bukan sebuah hal yang bisa dibanggakan. Ini adalah preseden buruk yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat kepada para pengawas pemilihan yang seharusnya menjaga integritasnya.

Posisi sebagai pengawas pemilihan sama pentingnya dengan para penyelenggara pemilihan itu sendiri, seperti Komisi Independen Pemilihan dan mereka yang berada di bawahnya hingga ke tingkat terkecil.

Karena merekalah yang akan menjadi pengawal terdepan pelaksanaan pemilihan yang jujur dan adil. Ini adalah amanah yang mereka terima setelah melewati serangkaian proses seleksi ketat hingga terpilih dan dilantik.

Namun sayang, dalam proses seleksi, banyak kandidat yang tak percaya diri. Mereka memposisikan diri seolah-olah dipaksa untuk membayar agar mendapatkan “pekerjaan” ini. Belum lagi ada janji-janji tertentu yang harus dilakukan saat seorang kandidat diloloskan sebagai komisioner.

Atas dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan, termasuk dugaan lolosnya anggota partai politik sebagai komisioner di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan, Bawaslu dan DKPP harus lebih peka. Mereka tak boleh berpangku tangan menunggu, ada atau tak ada pengaduan.

Atas dugaan-dugaan penyimpangan dalam pemilihan komisioner KIP dan Panwaslih, DKPP dan Bawaslu harus pro aktif. Mencari dan menggali informasi dan bukti-bukti dan memastikan setiap person yang lolos sebagai komisioner adalah orang yang memenuhi persyaratan. Bukan mereka yang memiliki "janji" dan berafiliasi dengan peserta pemilu. Atau lebih buruk lagi; memberikan uang untuk mendapatkan jabatan.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...