Unduh Aplikasi

Soal Wali Nanggroe, Nasir Djamil: Harus Dievaluasi

Soal Wali Nanggroe, Nasir Djamil: Harus Dievaluasi
Nasir Djamil. Photo: Ist

" Orang Aceh kan bilang, menyoe jet ta peulaku, boh labu jet keu asoe kaya (kalau mau berbuat, maka buah labu bisa dijadikan serikaya)," Nasir DJamil

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Aceh, Nasir Djamil menilai keberadaan Lembaga Wali Nanggroe harus terus dipertahankan, karena lembaga ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

"Lembaga Wali Nanggroe itu kan ada dalam Undang-undang Pemerintah Aceh. Jadi keberadaannya harus dipertahankan," kata Nasir Djamil kepada AJNN, Kamis (6/12/2018).

Kata Nasir, untuk saat ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengevaluasi kepemimpinan lembaga Wali Nanggroe, dan hubungannya dengan Pemerintah Aceh, agar keberadaannya memberi mamfaat.

"Kepemimpinannya harus dievaluasi, kemudian hubungan Wali Nanggroe dengan Pemerintah Aceh. Memang sebenarnya itu bisa bermanfaat," ujarnya.

Terkait persoalan tersebut, Nasir Djamil berkeyakinan hal itu dapat dilakukan jika disertai keinginan agar keberadaan lembaga tersebut menjadi lebih baik.

"Orang Aceh kan bilang, menyoe jet ta peulaku, boh labu jet keu asoe kaya (kalau mau berbuat, maka buah labu bisa dijadikan serikaya)," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Namun kata Nasir lembaga Wali Nanggroe tidak dapat disamakan dengan buah labu dalam pepatah Aceh tersebut. Itu karena keberadaan lembaga Wali Nanggroe memiliki arti penting dan peran besar.

"Lembaga Wali Nanggroe itu bukan lembaga boh labu (buah labu), tentu lebih dari asoe kaya (serikaya), cuman orang yang buat ini belum mengerti mungkin," tuturnya.

Menurut Nasir, lembaga Wali Nanggroe membutuhkan kreativitas, kemampuan serta komunikasi yang baik untuk membangunnya agar benar-benar bisa menjadi pemersatu di Aceh. Apalagi Wali Nanggroe merupakan milik semua suku yang ada di Aceh.

Selama ini lanjut Nasir banyak yang berpandangan seakan-akan Wali Nanggroe hanya peduli terhadap kelompok-kelompok tertentu saja. Dia berharap semua ini tidak terjadi.

"Harapannya itu harus dibuang jauh-jauh, bahwa Wali Nanggroe itu milik semua suku yang ada di Aceh, milik semua masyarakat Aceh yang ada di Aceh dan juga diluar Aceh," imbuhnya.

Terkait kinerja Wali Nanggroe selama ini, Nasir Djamil belum bisa memberikan penilaian, karena memang tidak ada kewenangan apapun yang dipegang, melainkan hanya pemersatu.

Sementara itu, saat ditanya kriteria yang harus dimiliki seorang untuk menduduki jabatan Wali Nanggroe menurut Nasir tetap harus merujuk pada Qanun Wali Nanggroe yang sudah berlaku. Namun kata Nasir, Wali Nanggroe dinilai tetap sosok orang yang mengenal semua suku yang ada di Aceh, dan mampu berbahasa Aceh yang hidup dan tumbuh di Aceh.

"Artinya kan sosok itu harus juga mampu mengantisipasi masa depan Aceh kedepan seperti apa," pungkasnya.

Komentar

Loading...