Unduh Aplikasi

Soal Perjalanan Dinas, Abdul Manan : Pengunaan Anggaran Lain Tak Dibenarkan

Soal Perjalanan Dinas, Abdul Manan : Pengunaan Anggaran Lain Tak Dibenarkan
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Kepala BPKS menyurati Gubernur Aceh selaku Ketua DKS, perihal permohonan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di BPKS. Dalam surat yang dikirim 23 November 2018 tersebut, Sayid Fadhil , memohon gubernur Aceh menyetujui PNS di lingkungan Pemerintah Sabang dipekerjakan sebagai KPA di BPKS.

Sayed merujuk permohononnya pada Keputusan Gubernur Aceh (seharusnya Peraturan Gubernur Aceh) selaku Ketua DKS nomor 17 tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKS, serta Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua DKS nomor 515/99/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Deputi pada BPKS.

Dalam suratnya tersebut, Sayid berharap penunjukan PNS dapat diterima BPKS paling lambat 29 November 2018. Hal itu karena batas waktu mengajukan revisi keenam jatuh pada 30 November 2018.

Informasi diperoleh media ini surat tertanggal 23 November 2018 itu baru dikirim Kepala BPKS, Rabu (28/11/2018), padahal Direktorat Perbendahaan Kantor Wilayah Provinsi Aceh telah menyampaikan batas waktu revisi dalam suratnya yakni paling lambat 30 November 2018.  Surat itu ditujukan kepada para Kuasa Peguna Anggaran (KPA) tanggal 8 Oktober 2018.

“Pengajuan permintaan KPA ini sudah sangat terlambat, karena sangat susah mencari PNS yang mau dijadikan KPA diakhir tahun, apalagi dana yang diurus jumlahnya ratusan miliar,” ungkap bekas walikota Sabang Munawar Liza.

Gagalnya revisi keenam DIPA BPKS tersebut dibenarkan Nova Iriansyah selaku Ketua DKS.

“Ya benar dinda. Tks,” kata Nova Iriansyah saat dikonfirmasi AJNN melalui WhatsApp

Gagalnya revisi dan tidak terbayarnya tunggakan yang lalu, dinilai akan berpengaruh pada kinerja BPKS di Tahun Anggaran 2018.

Baca: KPA Bukan PNS, Revisi DIPA BPKS Gagal

“Harusnya jika pekerjaan sekarang dibiayai DIPA 2018, maka DIPA 2019 bisa untuk mendanai proyek atau pekerjaan yang baru, tapi karena pekerjaan 2018 belum selesai, maka dana 2019 digunakan untuk membiayai proyek 2018. Miris dan kasihan,” ungkap Munawar Liza.

Dikonfirmasi terpisah Kepala BPKS Sayid Fadhil mengaku revisi DIPA sudah beberapa kali dilakukan, namun saat-saat terakhir baru diketahui bahwa KPA harus PNS.

"Waktu kita revisi itu bolak balik karena format revisi berbeda, kemudian pas akhir waktu kita revisi baru muncul bahwa KPA harus PNS, ini membuat kita kalang-kabut. Kalau tahu begini, dulu kita usulkan saja PNS,” kata Sayid Fadhil.

“Masalahnya last minit kita baru dapat pemahaman dan dinas keuangannya lupa memberitahukan juga. Kita juga enggak ngeh, masalahnya revisinya sudah selesai semua, sudah bolek balik kita revisi, sudah enam kali," tambah Sayid.

Sayid menyakini hal itu tidak mengganggu sistem, dan hanya ada beberapa kegiatan yang tidak bisa laksanakan, dan itu juga terjadi pada kegiatan-kegiatan yang lain.

" Prinsipnya kalaupun revisi itu kita laksanakan mungkin tidak terkejar walapun KPA yang tandatangani. Ini karena pelaksanaanya sudah mepet tinggal beberapa hari lagi. Dan revisi itu tidak pada prinsip, tapi hanya beberapa poin saja sedang untuk DIPA on the track, seperti biasa, tidak ada masalah," jelasnya.

Menurut Sayid, dengan gagalnya revisi itu ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan seperti rekrutmen pegawai pada akhir tahun namun harus dilaksanakan awal Januari mendatang.

" Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu prinsipil," katanya.

Dikatakan Sayid, terkait perjalanan dinas yang belum masuk revisi, bisa dibayarkan dari beberapa pos kegiatan yang belum terlaksana dan kegiatan-kegiatan yang sudah berakibat pada pengeluaran anggaran tapi belum masuk revisi. Itu akan diambil dari pos anggaran lain yang kode anggarannya sama.

"Terkait tunggakan rekanan tahun lalu sebenanya ingin kita bayarkan tahun ini, tapi ternyata setelah kita koordinasi dengan pihak BPKP, itu pihak rekanannya sendiri khususnya yang ditangani pak Reza Faisal kemarin kalau saya tidak salah sudah kita cari dokumen pendukung. Tapi karena ada masalah teknis sehingga ada yang tidak bisa dibayarkan," jelasnya.

Adapun terkait masalah revisi keenam tersebut Sayid mengaku sedang fokus pada proyek dermaga Balohan karena dinilai banyak menyerap anggaran.

Soal gagalnya revisi keenam, Deputi Pengawas BPKS Abdul Manan - selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)- beda pendapat dengan Sayed Fadhil. Kegagalan revisi ke 6 DIPA BPKS dinilai memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap kinerja kelembagaan secara keseluruhan.

“ Pasti sangat berpengaruh terhadap kinerja kelembagaan secara keseluruhan. Banyak kegiatan tidak bisa terlaksanakan dan menjadi SILPA negara, termasuk tunggakan pembayaran rekanan yang wajib diselesaikan di budget 2019. Termasuk kegiatan Pelatihan Sertifikasi Auditor di unit kerja saya,” ujar Abdul Manan kepada AJNN.

Lebih lanjut kata dia jika benar revisi dapat dilakukan di bulan ini (Desember), hal itu juga tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

“Kalaupun bulan ini revisi dapat dilakukan, tidak akan terkejar pelaksanaan kegiatannya. Sebetulnya usulan revisi enam tersebut kalau tidak salah sudah dari akhir bulan September atau awal bulan Oktober. Jadi kalua revisi tersebut di bulan-bulan tersebut atau di November, kan tidak masalah di pelaksanaan kegiatannya, ” ungkap Abdul Manan.

Sementara itu saat diminta tanggapannya terkait pernyataan Kepala BPKS Sayid Fadhil bahwa perjalanan dinas yang belum masuk revisi dapat dibayarkan dari beberapa pos kegiatan yang belum terlaksana, Abdul Manan mengatakan hal itu tidak dapat dibenarkan.

“Yang saya ketahui itu tidak dibenarkan. Masing-masing anggaran punya pos sendiri2, pos anggaran utk perjalanan dinas berbeda dengan pos anggaran utk kegiatan2 lain yang tersebar di hampir semua unit kerja BPKS,” kata Abdul Manan.

Apalagi lanjut dia anggaran perjalanan dinas merupakan tanggungjawab PPK dan ini berbeda dengan PPK untuk anggaran kegiatan lain. PPK  pada pos kegiatan lain kata dia , PPK yang bertanggungjawab masuk dalam PPK Swakelola, berbeda dengan PPK perjalanan dinas yang memiliki PPK Operasional”. Tegas Abdul Manan.

Bahkan beliau sudah meminta kepada auditor guna mengecek semua kegiatan yang masuk dalam tanggungjawab PPP Swakelola guna menghindari perjadinya penyalahgunaan anggaran.

“Soal ini, tadi saya jg sudah mintakan salah seorang auditor mengecek semua kegiatan yang masuk dalam tanggungjawab Swakelola, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum termasuk sisa anggarannya. Ini agar tidak disalahgunakan utk kegiatan lain termasuk utk menutupi biaya perjalanan dinas yang sudah terlanjur dilakukan,” kata Abdul Manan.

Lebih lanjut ia menyampaikan kenapa ia meminta auditor melakukan pengecekan kegiatan pada  PPK Swakelola, dikarenakan semua kegiatan-kegiatan lainnya selain pekerjaan fisik, perencanaan dan pengawasan itu berada dalam tanggungjawab PPK Swakelola, seperti kegiatan promosi, Pelatihan dan Lain-lainnya.

Komentar

Loading...