Unduh Aplikasi

Soal Pengelolaan Mess, Pemerintah Aceh Digugat Rp 1 Triliun

Soal Pengelolaan Mess, Pemerintah Aceh Digugat Rp 1 Triliun
Mess Aceh di Jakarta.Foto: Acehinfo

BANDA ACEH - PT AHM Indonesia menggugat Pemerintah Aceh sebesar 1 triliun lebih terkait pengelolaan Mess Aceh yang beralamat di Jalan RP Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 3 Oktober 2018 lalu. Sesuai data dilaman website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (http://sipp.pn-jakartapusat.go.id), gugatan dilayangkan karena Pemerintah Aceh (Tergugat) dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat.

Dalam gugatan dengan nomor perkara 551/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst itu, PT AHM Indonesia selaku penggugat menyatakan, perjanjian kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan PT AHM Indonesia terkait kerjasama pemanfatan tanah dan bangunan (Mess Aceh) yang dibuat dan ditanda tangani antara penggugat dan tergugat pada 30 Mei 2014 adalah sah dan berharga.

PT AHM meminta majelis hakim menghukum tergugat mengganti kerugian yang diderita PT AHM Indonesia yaitu kerugian material sebesar Rp 8,2 miliar, dan kerugian immaterial sebesar Rp 1 triliun secara tunai.

Pengugat juga meminta meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas asset milik tergugat berupa: tanah dan bangunan di atasnya beserta segala turutan di atas milik tergugat yang terletak di Menteng Jakarta Pusat tersebut. PT AHM juga hakim menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga.

Menanggapi gugata tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Rahmad Raden mengatakan Pemerintah Aceh sedang menyiapkan segala sesuatunya terkait gugatan dan segera membicarakannya dengan Kepala Biro Hukum Setda Aceh.

"Nanti saya komunikasikan dulu dengan Karo Hukum," kata Rahmad Raden kepada wartawan, Selasa (16/10).

Selama ini kata Rahmad, Mess Aceh memang dikelola pihak ketiga dalam bentuk kerjasama, yang kemudian dioperasikan sebagai hotel.

"Semacam kerjasama Mess itu dikelola oleh pihak ke 3 (PT AHM Indonesia) dan dioperasikan sebagai hotel," ujarnya.

Rahmad mengatakan selama ini pengelola Mess Aceh sudah 2 tahun tidak memberikan setoran kepada Pemerintah Aceh sehingga pengelolaannya diambil alih. Permasalahan tersebut kata Rahmad sudah pernah dilakukan mediasi, namun tidak memiliki titik temu.

"Yang saya tau begitu (pengelola menunggak) dan sudah beberapa kali dilakukan mediasi tapi tetap tidak selesai. Akhirnya mess itu kita ambil kembali," pungkas Rahmad Raden.

Komentar

Loading...