Unduh Aplikasi

Soal Pemberhentian Irwandi, Forkab: Ketua MTP PNA Perlu Baca Ulang AD/ART

Soal Pemberhentian Irwandi, Forkab: Ketua MTP PNA Perlu Baca Ulang AD/ART
Foto: Ist

BANDA ACEH – Ketua Umum DPP Forkab Aceh, Polem Muda Ahmad Yani yang akrab disapa Polem menilai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang diselenggaran oleh Majelis Tinggi Partai (MTP) PNA di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Kamis (5/9) menyalahi Ad/Art PNA.

Menurut Polem, Ketua MPT PNA, Muksalmina alias Irwansyah perlu membaca atau menelaah ulang Ad/Art PNA, apalagi publik menilai jabatan Majelis Tinggi Partai adalah jabatan yang dituakan dan dihormati dalam Struktur Partai-Partai Politik.

Dikatakan Polem, Ketua MTP PNA juga perlu membaca dan perhatikan Anggaran Dasar (AD) PNA Pasal 57 Ayat 5 disebutkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat sebagai penyelenggara kongres dan Kongres Luar Biasa, dan juga Pasal 21 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tentang Ketua Umum PNA.

"Dan juga termaktub di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) PNA disebutkan pada Pasal 6 Ayat 4 disebutkan Majelis Tinggi Partai dibantu oleh Sekretaris yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, dan pada Pasal 4, Pasal 5 tentang mekanisme atau cara Pemberhentian Anggota," sebut Polem.

Lanjut Polem, Ketua MTP PNA kepada salah satu media lokal mengatakan karena Ketua Umum DPP PNA Irwandi terjerat kasus hukum dan putusan bersalah dari pengadilan tipikor dan pengadilan tinggi Jakarta. Sehingga telah menyebabkan ketua umum DPP PNA berhalangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang dimandatkan oleh Kongres I PNA

Polem menilai memberi alasan tentang keputusan pergantian dan menunjuk Tiyong sebagai Plt Ketum ini salah satu bentuk gagal paham dalam menjalankan aturan Ad/Art PNA. Dalam Anggaran Rumah Tangga ( ART ) Pasal 4 ayat 1 s/d 5 tentang pemberhentian Anggota, tidak ada 1 (satu) ayat pun mengatakan, bila terjerat kasus hukum, diberhentikan dari keanggotaan PNA. Dalam hal ini Polem merasa janggal perihal keputusan yang merasa sarat akan kepentingan.

"Presiden Republik Indonesia bukan penduduk Aceh, tetapi ketika mengambil keputusan penuh pertimbangan dan kajian, tidak langsung memecat Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh. Saya menyayangkan sikap arogansi Ketua MTP PNA, mengambil kebijakan tanpa mengacu pada aturan Ad/Art PNA, Pengurus PNA satu Visi, satu Misi, satu keluarga dan sama-sama berdarah Aceh," kata Polem.

Harusnya kata Polem, dalam kondisi sekarang ini, Pengurus PNA memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada Ketum PNA, Irwandi Yusuf, ini malah sebaliknya, mencoba membunuh karier dan terkesan mengambil kesempatan dalam kesempitan atau dalam keadaan musibah.

"Dengan kejadian seperti ini, Ketum PNA, Irwandi Yusuf bisa menilai siapa-siapa Pengurus PNA yang loyal dan taat aturan Ad/Art PNA atau tidak sarat kepentingan individu/Kelompok," ujar Polem.

Polem menduga adanya pihak-pihak yang melakukan lobby kepada Pengurus DPW PNA dan Pengurus DPK PNA, agar terlaksana Kongres Luar Biasa (KLB) PNA dengan tujuan bisa Pemberhentian/Pemecatan Ketua Umum PNA, Irwandi Yusuf. Polem juga menduga, perihal Kongres Luar Biasa (KLB) PNA ini ada keterkaitan dengan masalah-masalah yang berjadi selama ini, seperti Pemberhentian Samsul Bahri alias Tiyong sebagai Ketua Harian PNA dan beberapa masalah lainnya.

Menurut Polem, Ketum PNA, Irwandi Yusuf, berhak memberhentikan/mengangkat anggota pengurus, termaktub Pasal 21 Ayat 5 dan 6 dalam Anggaran Dasar PNA.

"Seharusnya Tiyong paham/mengerti kode etik dan aturan AD/ART PNA, dan menerima keputusan Ketum PNA, Irwandi Yusuf dengan bijaksana. tapi kenyataannya malah sebaliknya. Pasca pemberhentian Tiyong dari Ketua Harian, ternilai secara langsung bahwa dari masalah selama ini diberitakan tentang PNA, Tiyong dengan jelas tidak menerima putusan tersebut," ujarnya.

Polem menilai, Tiyong telah lama melakukan manuver-manuver pencitraan politik, yang sangat merugikan PNA di hadapan publik.

"Perlu kita ketahui bahwa Tiyong adalah mantan Pengurus Partai Aceh lalu bergabung ke PNA, ketika Tiyong sudah menjadi pengurus PNA dan juga pernah mengajukan surat pengunduran diri dari kepengurusan PNA lebih dari satu kali,"katanya.

Polem juga merasa aneh dengan pernyataan Tiyong di media lokal yang menyebutkan jika dia kerap berbuat gaduh maka PNA hanya dapat satu kursi di parlemen.

"Jelas ini terkesan pencitraan pribadi, orang hebat itu berdasarkan pengakuan dari orang lain, bukan pengakuan dari diri sendiri. sesuai jejak Media Online, jauh dari kata sesuai dengan yang dia jalankan selama ini. Saya yakin dan percaya, kalau bukan karena sosok Irwandi Yusuf, tidak akan pernah PNA berdiri, Tiyong patut bersyukur karna bisa bergabung dalam PNA. Apalagi ingin menyamakan kedudukan dengan Irwandi Yusuf, Tiyong tidak ada apa-apanya dibandingkan Irwandi Yusuf, yang jelas jejak karir Politiknya di Aceh dan diluar Negeri," katanya.

Komentar

Loading...