Unduh Aplikasi

Soal Kasus Korupsi Dana Desa di Aceh Jaya, KNPI Minta Pendamping Desa Bertanggungjawab

Soal Kasus Korupsi Dana Desa di Aceh Jaya, KNPI Minta Pendamping Desa Bertanggungjawab
Ketua KNPI Aceh Jaya, Maimun Panga

ACEH JAYA - Perkara yang sedang didalami pihak Kejaksaan Negeri Aceh Jaya terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa oleh oknum kepala desa di Aceh Jaya menjadi perhatian bersama.

Pasalnya, perkara ini akan menjadi pcatatan bagi para kepala desa supaya lebih teliti lagi dalam penggunaan dana desa ke depan.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Jaya menyatakan jika kasus dana desa hingga ke meja kejaksa itu tidak serta merta disalahkan pihak desa atau kepala desa, harusnya pihak pendamping desa juga patut diminta pertanggungjawabannya.

Baca: Kajari Aceh Jaya: Kita Sedang Tangani Satu Kasus Korupsi Dana Desa

"Apabila ada keuchik terseret kasus hukum, pendamping desa juga harus diminta pertanggungjawabannya," kata Maimun Panga selaku ketua KNPI Aceh Jaya kepada AJNN, Rabu (11/9).

Menurutnya, kedepan tenaga pendamping baik itu tingkat desa, maupun tingkat kecamatan harus serius dalam mendampingi gampong dampingannya.

Selain itu, tenaga pendamping juga arus memberikan masukan-masukan strategis kepada pemerintah gampong serta menjelaskan regulasi-regulasi yang berlaku, supaya tidak terjadi pelanggaran dalam mengelola dana desa.

"Ya paling tidak bisa meminimalisir kasus desa desa dengan adanya pendamping desa," pinta Maimun.

Sambungnya, sebagai tenaga pendamping, harus paham juga secara detail, baik RPJP, RPJM maupun program-program yang diusulkan tiap tahapan program berkaitan dengan dana desa.

"Kita berharap selain adanya MoU dengan pihak Kejaksaan, pendamping desa juga harus bekerja maksimal lagi supaya kedepan tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penguasa pengguna dana desa," pungkas Maimun.

Komentar

Loading...