Unduh Aplikasi

Soal Henderina, KSPI Aceh Sesalkan Penanganan Disnaker

Soal Henderina, KSPI Aceh Sesalkan Penanganan Disnaker
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh, Habiby Insuen. Photo: Ist

BANDA ACEH - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh menyesalkan upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Aceh dalam menangani Henderina Nafi Therik, tenaga kerja asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban penipuan agen penyalur tenaga kerja.

Disnaker harusnya turut memperjuangkan hak ibu tiga anak tersebut yang tidak dibayar rumah makan tempatnya bekerja hingga dia dipulangkan.

"Bagi kami Pimpinan usaha rumah makan tersebut harusnya dipanggil dan diperiksa Disnaker karena ini menyangkut hak Henderina selaku pekerja yang belum diberikan," Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh, Habiby Insuen, kepada AJNN, Ahad (9/12).

Dinas Sosial Aceh memulangkan Henderina Nafi Therik ke kampung halamannya di Desa Papela Londal, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar, Sabtu (8/12).

Baca: Jadi Korban Penipuan, Dinsos Aceh Pulangkan Warga NTT

Henderina meminta dipulangkan karena mengaku menjadi korban penipuan perusahaan outsourcing yang menempatkannya di salah satu rumah makan di Gampong Keuramat, Banda Aceh.

Meski telah bekerja selama delapan bulan, namun Henderina yang dijanjikan digaji Rp1,8 juta perbulan, mengaku tidak pernah menerima haknya selama bekerja.

"Tidak diberikan hak untuk Henderina merupakan bentuk pelanggaran yang harus diproses dan perlu di kroscek," kata Habiby Insuen.

Selain itu kata Habiby, Disnaker juga perlu melakukan pemeriksaan apakah perusahaan tersebut memiliki izin beroperasi di Banda Aceh. Apa yang menimpa Henderina lanjut Habiby merupakan tindakan semena-mena yang dilakukan perusahaan terhadap pekerjannya.

"Tidak bisa ditolerir karena ini bentuk kesewenang-wenangan. Pemerintah kita harap tidak hanya sekedar memulangkannya tapi juga harus memperjuangkan hak yang bersangkutan," pungkas Habiby.

Komentar

Loading...