Unduh Aplikasi

MENGUNGKAP KORUPSI BPKS (IV)

Skenario PL Proyek BPKS Tahun 2010 Dibuat Konsultan DED

Skenario PL Proyek BPKS Tahun 2010 Dibuat Konsultan DED
Dok GeRAK Aceh. Foto diambil 21 Mei 2012

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang 2006-2011. Kedua korporasi itu diduga diperkaya dalam proyek tersebut. Kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai Rp 313 miliar.

Baca: MENGUNGKAP KORUPSI BPKS (I)

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan dugaan penyimpangan secara umum yaitu penunjukan langsung, Nindya Sejati Join Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan, rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga, serta adanya kesalahan prosedur.

Baca: MENGUNGKAP KORUPSI BPKS (II)

Nilai proyek itu, disebut Syarif, sebesar Rp 793 miliar, dengan rincian sebagai berikut:
- Tahun 2004, nilai proyek Rp 7 miliar (tidak dikerjakan pada kurun 2004-2005 karena bencana tsunami Aceh, namun uang muka telah diterima sebesar Rp 1,4 miliar dipotong pajak.
- Tahun 2006, nilai proyek Rp 8 miliar
- Tahun 2007, nilai proyek Rp 24 miliar
- Tahun 2008, nilai proyek Rp 124 miliar
- Tahun 2009, nilai proyek Rp 164 miliar
- Tahun 2010, nilai proyek Rp 180 miliar
- Tahun 2011, nilai proyek Rp 285 miliar

"Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 313 miliar," ucap Syarif.

Penunjukan langsung (PL) pembangunan dermaga bongkar (CT3) itu berawal dari surat telaah staf yang disampaikan kepada kepala BPKS Sabang melalui surat nomor 01/BPKS/DP-1/2010 tanggal 8 Februari 2010. Surat tersebut ditandatangani Deputi Teknik dan Pengembangan BPKS Sabang, Ir Puddu Razak, MBA.

Baca: MENGUNGKAP KORUPSI BPKS (III)

Kemudian Kepala BPKS menyurati Gubernur Aceh dengan surat nomor 507/BPKS/114 tanggal 29 Maret 2010 yang isinya meminta persetujuan izin prinsip penunjukan langsung pekerjaan pembangunan dermaga pelabuhan teluk Sabang CT3 dan meminta agar Gubernur selaku Ketua DKS dapat menindak lanjut permohonan izin prinsip ini kepada Menteri Keuangan di Jakarta (selaku Pengguna Anggaran).

Selanjutnya pada bulan dan tanggal yang sama yakni 29 Maret 2010 Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menindaklanjuti permohonan Kepala BPKS dengan menyurati Menteri Keuangan Cq Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan nomor surat 602.1/11870 perihal permohonan izin prinsip penunjukan langsung (PL) pekerjaan pembangunan dermaga CT3.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh AJNN, sebelum adanya telaah staf BPKS yang ditandatangani Deputi Teknik dan Pengembangan BPKS Sabang, Ir Puddu Razak, MBA, Kepala BPKS pada tanggal 1 Februari 2010 telah menyurati Konsultan DED Pelabuhan Internasional HUB Teluk Sabang, PT Ecoplan Reka Bumi, PT Bina Cipta Perdana dan CV Cipta Puga. Melalui surat nomor 056/BPKS-KPA/01, T Syaiful Achmad (Kepala BPKS saat itu) meminta telaah pelaksanaan pembangunan pelabuhan internasional Hub Sabang di teluk Sabang kepada kosultan DED itu.

Surat Kepala BPKS kepada Konsultan DED

Dua hari berselang tepatnya tanggal 3 Februari 2010, Konsultan DED Pelabuhan Internasional HUB Teluk Sabang membalas surat Kepala BPKS, dalam surat yang ditandatangani staf ahli Dr. Ir Ananta Sofwan menjelaskan empat poin terkait telaah pelaksanaan pembangunan pelabuhan internasional Hub Sabang di teluk Sabang.

Surat Konsultan DED kepada Kepala BPKS Sabang

Berikut isi lengkap surat konsultan DED tersebut:

Menjawab surat bapak No. 050/BPKS-KP4/01, tertanggal 1 Februari 2010 perihal permintaan mengenai telaah teknis dari pekerjaan pembangunan Pelabuhan Internasional HUB Sabang dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pembangunan Pelabuhan Internasional HUB Sabang dimulai sejak tahun 2007. Selama 3 tahun pekerjaan yang dilaksanakan adalah berupa pemancangan tiang pancang pipa baja untuk dermaga, dan telah dipancang sebanyak 583 titik daro total 800 titik yang di perlukan untuk konstruksi dermaga CT3 sepanjang 423 m.

Pada tahun 2010 akan dilaksanakan pembangunan yang terdiri atas item-item pekerjaan utama sebagai berikut  :

a.  Pemasangan beton precast dan pengecoran beton insitu untuk sistem lantai dermaga sepanjang 100 m. Beton precast maupun btoninsitu ini dipasang pada tiang-tiang pancang yang telah dipancang sebelumnya.

b. Pembuatan konstruksi dinding penahan tanah dari type sheet pile baja di belakang rencana dermaga.

c. Penimbunan batu di depan sheet pile dan dibawah rencana dermaga. Timbunan batu berada diantara tiang-tiang pancang yang telah dipancang sebelumnya.

d. Pembuatan Causeway di belakang konstruksi sheet pile. 

Sambungan Surat Konsultan DED kepada Kepala BPKS Sabang

2. Ditinjau dari aspek pelaksanaannya, item-item pekerjaan tersebut diatas merupakan satu kesatuan pekerjaan, karena pelaksanaannya memiliki keterkaitan satu sama lain yang sangat tinggi, sehingga item-item pekerjaan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagai contoh timbunan batu tidak dapat dikerjakan sebelum sheet pile dipasang, dan pekerjaan beton tidak dapat dilaksankan sebelum timbunan batu dikerjakan, demikian juga pekerjaan causeway tidak dapat dikerjakan sebelum sheet pile dan timbunan batu di depan sheet pile dilaksanakan.

3. Dari sistem konstruksi dermaga terlihat bahwa beton precast dan pengecoran beton insitu berada diatas tiang pancang beton yang sudah terpancang, maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan beton dan tiang pancang merupakan suatu kesatuan pekerjaan dan satu kesatuan tanggung jawab.

4. Demikian pula mengenai pekerjaan timbunan batu yang lokasinya berada diantara tiang-tiang pancang yang sudah dipancang juga merupakan satu kesatuan pekerjaan dan tanggung jawab dengan pekerjaan tiang pancang sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan lampiran berupa uraian yang lebih detail mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010.

Demikian penjelasan kami semoga memenuhi apa yang diminta dan dikmaksud dalam surat bapak, dan kami mengucapkan terima kasih.

Uraian Pekerjaan Pembangunan dermaga bongkar BPKS
Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...