Unduh Aplikasi

Sidang Gugatan Warga Terhadap KLHK, PT KA Hadirkan Ahli Geodesi

Sidang Gugatan Warga Terhadap KLHK, PT KA Hadirkan Ahli Geodesi
Sidang gugatan permohonan pembatalan eksekusi lahan milik PT Kalista Alam

ACEH BARAT - Pengadilan Negeri Suka Makmue kembali menggelar sidang gugatan yang dilakukan oleh sepuluh warga Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya terhadap Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), tergugat dua PT Kalista Alam (KA) serta yayasan HAKA sebagai tergugatintervensi.

Sidang dengan nomor perkara 01/pdt-bth/2019/pnskm yang berlangsung pada Selasa, (10/9) tersebut dengan agenda pemeriksaan ahli geodesi, yang dihadirkan oleh PT KA, yakni Alexander Pranataa Bur yang merupakan direktur PT Mitra Mandiri P Harun, dengan majelis hakim majelis Arizal Anwar, selaku ketua majelis, dan Edo Juliasnyah dan Rosnainah selaku hakim anggota.

Hadir dalam sidang tersebut Ibenk Safruddin Rani, Suherman Mukuh, selaku kuasa hukum pelawan, tergugat satu Bagus Wijayadi, Sri Indarwati, dan Saipuddin Akbar, dan tergugat dua dari PT KA, Sri Yuni Hartati serta Ria Rahmadani, serta tergugat intervensi J Halim Bangun, Nurul Ikhsan serta Muhammad Fahmi.

Baca: Jika Masih Berperkara, Saksi Ahli Ingatkan PN Suka Makmue Hati-hati dalam Eksekusi

Dalam sidang tersebut, tergugat satu dari KLHK sempat menolak saksi yang dihadirkan oleh PT KA selaku tergugat dua dengan alasan ahli tidak memiliki relevansi untuk memberikan keterangan dalam persidangan tersebut. Kerebatan disampaikan oleh Bagus Wijayadi.

Namun ketua majelis Hakim persidangan, Harizal Anwar, tetap melanjutkan persidangan serta memberi kesempatan kepada ahli yang dihadirkan oleh PT KA, dengan alasan ahli dapat memberikan keterangan berdasarkan HIR sesuai dengan pasal 145 atau 142 RBG.

Meski tetap melanjutkan pesidangan, walau sempat ditolah oleh tergugat KLHK namun majleis hakim tetap mencatat keberatan tersebut dan akan dijadikan pertimbangan majelis hakim.

Pada persidangan tersebut, Alexander Pranata Bur, selaku ahli geodesi lebih pada keterkaitan hubungkan gugatan para penggugat atau pelawan serta putusan Pengadilan Negeri Meulaboh nomor 12/PDT.G/2012/PNMBO, serta Putusan Pengedilan Negeri Meulaboh nomor 16/PDT.G/2017/PNMBO yang mengaulir putusan nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung (MA).

Dalam keterangannya, ahli yang memahami tentang ilmu bumi terutama dalam mengukur permukaan bumi. Dalam keteranganya, ahli menjelaskan selama ini ilmunya lebih kepada bagaimana membuat model-model permukaan bumi.

Ahli juga menjelaskan dalam ilmu geodesi ikut mengukur jarak serta bentuk yang ditemukan dalam bumi. Meski pun memiliki pemahaman tentang ilmu geodesi, kata Alexander, namun yang berhak yang menentukan titik koordinat merupakan kewenagan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk tanah dan lahan.

Putusan PN Meulaboh terkait dengan perkebunan yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Lauser, dengan titik koordinat 96 derajat, 18 menit 7 dektik sampai dengan 98 derajat 22 menit 32 detik bujur timur, dan 2 derajat 48 menit 43 detik sampai dengan 4 derajat, 55 menit 26 detik lintang utara dengan area perkebunan PT KA berada pada koordinat 96 derajat 32 menit 0 detik sampai dengan 98 derajat 32 deti bujur timur dan 3 derajat 47 menit 8 detik sampai dengan 3 derajat 51 menit 22 detik lintang utara, itu rancu, dan sesuai dengan kelimuan yang ia miliki tidak pernah sebuah koordinat ditentukan lewat ekspresi angka-angka seperti yang terdapat dalam putusan tersebut.

“Dalam penulisan 96 derajat, 18 menit 7 dektik sampai dengan 98 derajat 22 menit 32 detik bujur timur dengan keilmuan saya, saya nyatakan rancu. Karena dia yang benar ingin menunjukkan koordinat dia harus berpasangan antara garis meridian (bujur) dan garis lintang. Pertemuan garis bujur dan lintang itulah titik koordinat namanya,” kata Alexander dihadapan majelis hakim.

Menurut Alexander dalam pengukurannya, sendiri sesuai dengan koordinat yang disebutkan dalam putusan PN Meulaboh nomo 12/PDT.G/2012/PNMBO tersebut harusnya dengan garis meridian dan garis lintang.

Ia mencontohkan dalam pada ukuran tersebutlebih dahulu menyebutkan berada diantara garis bujur 96 derajat, 18 menit 7 dektik, dan garis bujur 98 derajat 32 menit 21 detik bujur timur dan berada diantara garis lintang 2 derajat 48 menit 43 detik dan garis lintang dengan 4 derajat, 55 menit 26 detik lintang utara.

“Jadi perkebunan ini berada pada garis meredian 96 dan 98 bujur timur dan lintang 2 dan lintang 4 lintang utara, kalau menerut deskripsi saya,” ungkapnya.

Satu derajat menurut ahli, yakni 3600 meter dengan deskripsi yang diambil oleh ahli satu detik sama dengan 30 meter. Dari hasil tersebut, kata Ahli, maka dalam satu derajat sama dengan 108 kilometer antara garis bujur dan garis lintang.

Ahli juga menjelaskan, dalam ukuran jarak terkait yang disampaikan alam putusan tersebut meliliki luasan 1,792.000 hektar sesuai dengan garis meridian dan garis lintang yang tercantum.

Menurut ahli dari luasan tersebut berdasarkan bujur 96 derajat, 18 menit 7 dektik, dan garis bujur 98 derajat 32 menit 21 detik bujur timur maka luasannya sepandang Tapaktuan hingga Medan.

Meski menyebutkan luasan tersebut, namun ahli mengaku tidak mengetahui lokasi perkebunan PT KA, akan tetapi menurutnya peta yang diatunjukkan dimajelis hakim tersebut berdasarkan peta rupa bumi dengan perbandingan skala 1 : 250.

Usai mendengarkan keterangan saksi, sidang kembali ditunda dan akan kembali dilanjutkan pada Selasa, (17/9) dengan agenda mendengarkan keterangan dua ahli tambahan dari PT KA

Komentar

Loading...