Unduh Aplikasi

Sidang Gugatan Pilbup Aceh Selatan, Kuasa Hukum Serahkan Bukti Vidio Money Politik

Sidang Gugatan Pilbup Aceh Selatan, Kuasa Hukum Serahkan Bukti Vidio Money Politik
Sulthan

JAKARTA - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan nomor urut 5 H T Sama Indra SH - Drs H Harmaini M Si, melalui kuasa hukumnya Sulthan Muhammad Yus mengatakan, Pihaknya telah menyerahkan sederet daftar alat bukti praktek kecurangan di Aceh selatan.

"Ada vidio terkait politik uang, alat bukti intimidasi yang dirasakan oleh tim pemenangan selama proses pilkada dan masih banyak yang lainnya, ada puluhan yang kami serahkan," ungkap Sulthan usai sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (1/8).

Tak hanya itu, lanjut Sulthan, pihaknya juga menemukan indikasi kelalaian dari Panwaslih Aceh Selatan, karena telah mengabaikan surat rekomendasi dari Bawaslu RI untuk menindak lanjuti dugaan pelanggaran. Pihaknya, mempertimbangkan untuk melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

"Kami berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana sehingga dapat memutuskan dengan se adil-adilnya," jelas Direktur Politik dan Hukum Wain Advisory Indonesia ini.

Oleh karena itu, Alumni Magister Universitas Gadjah Mada ini mengatakan, Mahkamah Konstitusi ditakdirkan sebagai lembaga negara yang tidak sekedar menjadi stempel bagi keputusan KIP. Mahkamah Konstitusi tidak hanya dijuluki sebagai the guardian of constitution tapi juga the guardian of democrazy.

"Ada ruang keadilan yang harus diisi, jika dibiarkan nantinya lahir kesimpulan dimata publik bahwa dalam setiap kontestasi Pilkada, pasangan calon boleh melakukan kecurangan asalkan para kandidat bisa memastikan perolehan suaranya melebihi ambang batas ketentuan pengujian," paparnya.

Hal tersebut, sambung Sulthan, berdampak buruk bagi proses demokrasi di Indonesia kedepannya dan hukum harus diandalkan untuk menjadi penjaga dan pengadil dalam pertandingan. Jika dibiarkan, kedepan akan lahir persepsi bahwa tidak perlu program kongkrit yang spektakuler untuk memenagkan Pilkada, cukup memiliki finansial untuk menang.

"Saat hal tersebut membudaya, maka demokrasi kita menuju kegelapan," tegasnya.

Solusinya, kata Sulthan, ruang politik harus disehatkan kembali. Perlu diperhatikan setiap politik uang yang massif akan berdampak bagi penyelenggaraan pemerintahaan yang koruptif.

"Perilaku pelumrahan bagi praktek politik uang dapat menjadi preseden buruk dan menghancurkan sendi-sendi pokok demokrasi di Indonesia," tandasnya.

Komentar

Loading...