Unduh Aplikasi

Sewa Alphard untuk Mobil Dinas, Bupati Aceh Barat Dikritik Ketua DPRK

Sewa Alphard untuk Mobil Dinas, Bupati Aceh Barat Dikritik Ketua DPRK
Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

ACEH BARAT - Sepekan jelang lebaran Bupati Aceh Barat, Ramli MS, mendapat fasilitas mobil mewah bermerek Toyota Alphard sebagai kendaraan dinas. Mobil tersebut merupakan mobil yang disewa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggunakan APBK,sebesar Rp 35 juta rupiah per bulannya.

Fasilitas mewah bupati tersebut mendapat kritik dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ramli SE. Menurutnya Aceh Barat masih memiliki angka kemiskinan yang masih tinggi, namun Bupati setempat malah mengendarai mobil mewah.

Dikatakan Ramli SE, jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (ABPK) Aceh Barat saat ini yang masih berkategori sedang, sehingga belum layak jika pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengendarai mobil mewah yang nilainya capai Rp 1 miliar lebih itu.

“Belum layak sebenarnya mobil dinas Bupati berupa toyota Alphard itu kan setingkat menteri, apalagi melihat kondisi anggaran kita masih kategori sedang, terus kemiskinan kita masih tinggi, kalau setingkat Pajero Sport saya rasa masih tidak masalah,” kata politisi PAN itu kepada awak media, Rabu, (12/6) di geudung DPRK setempat.

Selain itu Ramli SE juga mempertanyakan kontrak rental mobil Toyota Alphard tersebut, dimana menurutnya belum ada dokumen. Sehingga tidak diketahui berapa nilai kontrak serta nama perusahaan penyedia mobil.

Melihat dari jumlah anggaran yang disediakan yakni Rp 35 juta per bulan atau Rp 420 juta pertahun menurutnya memang sesuai dengan mobil yang dirental, akan tetapi menurutnya tetap saja masih tidak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Anehnya, kata Ramli, selain mengalokasikan biaya rental, pemkab setempat juga menganggarkan Rp 220 juta lebih untuk biaya perawaatan mobil yang dirental untuk bupati dan wakil Bupati tersebut.

“Sudah dirental tapi masih ada uang perawatan lagi. Ini tidak dibenarkan, karena sudah ditanggung oleh pemilik rental pewatannya,” ungkapnya.

Ramli mengatakan dirinya lebih setuju Pemerintah Kabupaten Aceh Barat membeli mobil dinas baru berupa Pajero Sport tahun tinggi dengan nilai 600 juta untuk operasional bupati ke lapangan dari pada menyewa mobil mewah itu setiap tahunnya.

Ramli mengaku menolak menandatangani Qanun APBK 2019 disebabkan bertentangan dengan hati nuraninya terutama atas jasa sewa mobil yang sangat tinggi, padahal kata dia anggota DPRK setempat saja masih menyewa mobil jenis Innova dengan nilai sewa 8 juta perbulannya.

Komentar

Loading...