Unduh Aplikasi

Setahun Dipimpin Ramli, GeRAK: Layanan Publik Masih Buruk

Setahun Dipimpin Ramli, GeRAK: Layanan Publik Masih Buruk
Kordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syah Putra.

ACEH BARAT- Geraka Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat menyorot kepemimpinan Ramli MS-Banta Puteh Syah. Meski telah setahun memimpin Aceh Barat keduannya dinilai belum membawa perubahan bagi layanan yang menyentuh masyarakat.

“Perbaikan layanan kesehatan pernah kita usulkan untuk diperbaiki tapi belum membawa perubahan. Padahal saat penyampaian Febuari 2018 lalu, kondisi itu (buruk) juga diakui Wakil Bupati Aceh Barat, H Banta Puteh Syam bahwa banyak persoalan yang harus dibenahi agar kesejahteraan masyarakat meningkat ,” kata Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syah Putra, kepada wartawan, Rabu (10/10).

Edy menyayangkan ditengah masik buruknya pelayanan di bidang kesehatan, namun pemerintah Aceh Barat mengeluarkan usulan pembelian mobil dinas terhadap Bupati senilai 1,7 miliar. Tak hanya bagi bupati, usulan pembelian mobil dinas juga diperuntukkan bagi beberapa pejabat lainnya yang keseluruhannya mencapai Rp6 miliar. Usulan itu kata Edi disampaikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Perubahahan.

"Harusnya ini (usulan pembelian mobil) tidak terjadi ditengah situasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan insfrastruktur yang belum maksimal dan memadai. Meski sudah dicoret karena tidak disetujui DPRK, kita mengingatkan agar usulannya tidak lagi masuk pada RAPBK 2019," kata Edi.

Terkait insfrastruktur kata Edi, hingga saat ini GeRAK masih banyak menerima keluhan masyarakat di Aceh Barat, terutama jalan penghubung dari desa menuju ibu kota kecamatan. Keluhan tersebut umumnya disampaikan oleh masyarakat yang berdomisili dipedalaman Aceh Barat.

“Sebenarnya kita tidak ingin lagi mendengar keluhan warga bahwa desa mereka tidak dapat diakses atau terhubung ke pusat kecamatan. Atau berita tentang jalan yang berdebu karena belum diaspal atau tidak diperbaiki sama sekali,” kata dia.

Selain infrastruktur, GeRAK turut menyorot kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat Dinas Pendidikan oleh tim satuan sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Polres Aceh Barat. Penangkapan tersebut dinilai sangat memalukan karena sangat bertentangan dengan visi misi -Terwujudnya Aceh Barat yang islami, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang transparan, kredibel, akuntabel dan terintegritas-yang diusung Ramli MS-Banta Puteh Syah.

“Kita ingin ini menjadi kasus terakhir di Aceh Barat. OTT di Dinas Pendidikan telah mencoreng citra Bupati, yang ingin mengembalikan Aceh Barat yang syar’i dan bersih.Ramli MS harus menyorot kinerja bawahannya agar prilaku koruptif bisa dicegah," ujarnya.

GeRAK juga menyorot perbaikan sistem perizinan, investasi dan penyelematan kawasan hutan dan lahan di Aceh Barat selama setahun kepemimpinan Ramli MS. GeRAK kata Edi juga mendorong pemerintah Ramli MS agar mampu meningkatkan sumber pendapatan di sektor tambang dan perkebunan.

"Ini karena pemerintah Aceh Barat dengan perusahaan tambang tersebut (PT Mifa Bersaudara) belum menemui kata sepakat soal sisa royalti dari MoU yang sudah ditandangani sebesar Rp 2 miliar lebih. Begitu juga dengan sumber di sektor perkebunan, dimana hingga saat ini, PT ASN belum sekalipun menyetor BPHTB atau pajak terutang sebesar Rp 8 M kepada Pemkab Aceh Barat, padahal sudah jatuh tempo," pungkasnya.

Komentar

Loading...