Insentif PKB - BPKA 2019
Unduh Aplikasi

Seruan Pena 98 Aceh: Gunakan Hak Pilih Secara Cerdas

Seruan Pena 98 Aceh: Gunakan Hak Pilih Secara Cerdas
Presidium Nasional Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Ari Maulana bersama Pengurus Teras Pena 98 Aceh, Tarmizi. Foto: Ist

BANDA ACEH - Persatuan Nasional Aktivis (Pena 98) Aceh menyerukan kepada seluruh masyarakat Aceh untuk tidak memilih calon Presiden yang memiliki catatan sebagai terduga pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM).

Pengurus Pena 98 Aceh, Tarmizi menghimbau kepada seluruh elemen dari rakyat Aceh untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab pada Pilpres 2019 yang akan berlangsung pada tanggal 17 April mendatang.

Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak memilih capres dengan kriteria, terduga pelaku pelangaran HAM, penguasa lahan yang luas, ratusan ribu hingga jutaan hektare, kalangan feodal dan bermental psikopat, dan pihak yang punya hubungan kuat dan didukung oleh kekuatan anasir orde baru.

"Kami menyerukan kepada masyarakat Aceh tidak memilih Capres yang memiliki kriteria yang tidak baik," tegas Tarmizi, Jumat (15/3).

Sebagaimana Pilpres tiga kali sebelumnya selama era reformasi, kata Tarmizi, perhelatan politik elektoral kali ini pun bukan sekedar mengekspresikan hak konstitusi dalam memilih Capres-Cawapres mana dari para kontestan Pilpres 2019 sesuai selera,

Melebihi itu, adalah soal tantangan rakyat dalam upaya mempertahankan sistem demokrasi di Republik ini tetap bergerak di atas relnya semangat dan tujuan Reformasi.

"Semangat para aktivis gerakan Reformasi 1998 tidak hanya berhenti dan selesai pada target jatuhnya Soeharto dari tampuk kekuasaan, tetapi juga pada upaya yang konsisten dan berkelanjutan membongkar sistem kekuasaan orde baru yang telah bercokol 32 tahun lamanya, dan juga untuk mencegahnya kembali menancapkan pengaruhnya di era reformasi," jelasnya.

Menurut Tarmizi, otoritarianisme orde baru harus dipandang sebagai bagian dari rentang sejarah pahit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indoensia. Masa dimana kekuasaan dijalankan begitu korupnya, dan dengan nepotisme dan kolutif.

"Dimana terjadi ketimpangan tajam dalam hal akses dan penguasaan kekayaan sumberdaya negeri yang hanya ada di tangan segelintir pihak, berbagai bentuk monopoli bisnis oleh kalangan orang terbatas, dimana hal itu semua berada dalam kontrol kekuasaan orde baru yang terpusat, yang diringi dengan pembungkaman atas kebebasan berbicara dan Pers begitu dibatasi," ujarnya.

Akibat dari pemberlakukan kontrol kekuasaan yang ketat untuk melindungi praktik-praktik tidak adil itu, maka terjadilah banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM), dimana beberapa aktor utama ketika itu masih hidup dan aktif di dunia politik hari ini, di Era Roformasi.

"Kondisi ini harus disadari oleh semua elemen rakyat Indonesia, khususnya di Aceh, yang pernah alami masa-masa pahit kehidupan berada dalam status Daerah Operasi Militer (DOM), sebagai akibat dari pendekatan militeristik orde baru membungkam suara-suara kritis yang menuntut keadilan di bumi Serambi Mekkah ini," katanya.

Karenanya, kata Tarmizi, pihaknya akan terus menjalankan tanggung jawabnya mengawal arah gerak roda reformasi, dengan selalu mengingatkan rakyat untuk mengantisipasi hadirnya kembali berbagai anasir, baik itu berupa gagasan dan ataupun praktik-pratik kekuasaan serupa Orde Baru.

"Ini juga mengacu pada masih adanya aktor-aktor politik yang terlibat aktif di era reformasi, dimana tipikal sebagian dari mereka terhadap politik dan kekuasaan masih belum bertransformasi dari kultur kekuasaan ala orde baru," tegasnya.

Khanduri Laot

Komentar

Loading...