Unduh Aplikasi

Serapan Anggaran Rendah, YARA minta Gubernur Evaluasi P2K-APBA.

Serapan Anggaran Rendah, YARA minta Gubernur Evaluasi P2K-APBA.
Ilustrasi serapan anggaran yang rendah. Photo: Net

BANDA ACEH - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, meminta Gubernur mengevaluasi kinerja Unit Kerja Percepatan dan Pengendalian P2K-APBA. Evaluasi dinilai penting dilakukan mengingat rendahnya serapan anggaran APBA 2018.

" P2K harusnya bisa membantu Gubernur dalam penyerapan anggaran sehingga hasil dari serapan anggrannya dalam bentuk bangunan fisik dapat di nikmati oleh masyarakat” ungkap Safaryddin

Dari pantauan YARA kata Safaruddin, hingga 26 Desember 2018, progres penyerapam APBA hanya sebesar 74,4 persen, sisa 10,6 persen atau sekitar 1,62 Triliun. Adapun rincian anggaran yang belum terserap di masing-masing dinas yakni; Dinas PUPR 436M, Pengairan 256 M, Dinkes 162 M, Perkim 66 M, DPKA 32 M, Dispora 29 M, Tanbun 21 M, Naker 21 M, Dishub 20 M, Disnak 15 M serta Arsip & Perpus 13 Miliar.

“ Pantauan kami, serapan APBA masih 74,4 persen dari target realisasi 85 persen APBA per 26 Desember 2018 atau masih bersisa sekitar 1,62 Triliun dengan sebaran di berbagai SKPA. Ini sangat berbahaya bagi keberlanjutan pembangunan di Aceh,” kata Safaruddin.

Selain kinerja dalam percepatan dan pengendalian, Safaruddin menilai P2K juga banyak menimbulkan masalah dalam pembangunan Aceh. Permasalahan tersebut terutama penggunaan dana otsus dimana dengan percepatan yang dilakukan P2K, banyak perencanaan pembangunan strategis dari dinas teknis tidak matang.

" Seperti banyak pembangunan yang tidak ada AMDAL/Izin Lingkungan, perencanaan proyek yang tidak matang, lahan yang belum jelas, pembebasan tanah yang tidak clear and clean," kata Safaruddin.

Menurut Safaruddin fungsi pengendalian oleh P2K tidak berjalan baik dan salah arah karena banyak permasalah diperencanaan. Akibatnya P2K yang harusnya melakukan pengendalian tapi justru berefek pada kerugian negara.

" Ini terbukti dari banyaknya proyek staregis yang tidak selesai dan tidak dapat dikendalikan dengan benar sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku," ujar Safaruddin.

Safaruddin mengatakan upaya penyelamatan terhadap sejumlah proyek kontruksi strategis di Aceh telah memasuki kritis karena diprediksi
tidak selesai diakhir tahun. Untuk itu Pemerintah Aceh kata Safaruddin, perlu mengambil langkah-langkah penting agar upaya penyelamatan dengan membuat sebuah aturan.

"Regulasi penyelamatan bisa seperti pergub pemberian kesempatan penyelesaian proyek konstrukasi stategis diakhir tahun, atau Pergub Kontrak Kritis di Akhir Tahun. Jadi jika proyek tidak selesai malah memberikan efek yang lebih besar karena banyak kontrak yang di putus berakibat banyak bangunan jalan, jembatan, gedung dan sarana prasarana publik lainnya tidak dapat berfungsi, ini menimbulkan kerugian negara dan dana Otsus Aceh tidak bermanfaat," tutup Safaruddin.

Pemberitahuan Mulai Tender/Seleksi Sekda Aceh

Komentar

Loading...