Unduh Aplikasi

Sejumlah Catatan Temuan BPK RI pada Opini WTP Laporan Keuangan Aceh Barat

Sejumlah Catatan Temuan BPK RI pada Opini WTP Laporan Keuangan Aceh Barat
Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

ACEH BARAT - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali menyabet Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kelima dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh. Namun dibalik WTP tersebut, ternyata masih ada sejumlah temuan yang menjadi catatan lembaga auditor negara itu. Adanya sejumlah temuan dalam pengelolaan keuangan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ramli SE.

Menurut Ramli, ada tiga temuan yang menjadi catatan penting pemerintah setempat yang harus segera dibenahi, yakni pengelolaan token listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu yang nilai kegiatannya mencapai Rp 2,5 miliar.

“Temuan lain ada juga pengadaan alat medis di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, kemudian ada di dinas pendidikan,” kata Ramli SE, Rabu, (12/6) di gedung DPRK setempat.

Namun sayangnya Ramli SE tidak merincikan secara gamblang apa yang menjadi temuan dalam catatatn BPK RI terkait dengan pengadaan alat medis di RSU CND Meulaboh serta Dinas Pendidikan itu.

Dari segi pengerjaan insfrastruktur, kata dia, yang menjadi temuan BPK RI adalah penambahan masa kerja yang tidak sesuai dengan target waktu, namun sayangnya terkait dengan fisik dari proyek tidak menjadi cacatan BPK, sehingga Ramli mempertanyakan audit BPK selama ini ada atau tidaknya pemeriksaan fisik yang harusnya menjadi bagian dari audit lembaga independen itu.

Meski ada sejumlah temuan, kata Ramli, tidak mempengaruhi opini WTP yang diberikan oleh BPK, karena menurutnya pemberian WTP lantaran dari sisi laporan keuangan sudah memenuhi standar yang ditentukan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Aceh Barat, Zulyadi mengakui adanya temuan BPK RI tersebut, namun temuan itu merupakan rekomendasi yang perlu dilakukan perbaikan kedepannya.

Dikatakan Zulyadi, apa yang menjadi temuan itu masih dapat ditolerir, lantaran temuan tersebut merupakan kesalahan secara administrasi, namun secara pengerjaan di lapangan sesuai dengan prosedur.

Dirinya mencontohkan, terkait program hibah token listrik gratis bagi masyarakat dalam penyalurannya diterima sesuai dengan penerima manfaatnya, namun secara pengelolaan masih butuh pembenahan.

Zulyadi menjelaskan dalam memberi opini WTP dari BPK RI tersebut memiliki beberapa penilaian dalam laporan keuangan yang dianggap sesuai untuk diberikan. Beberapa penilaian itu yaitu laporan keuangan disampaikan telah sesuai dengan Standar Akuntan Pemerintah (SAP).

“Terus juga tidak ada ketekoran kas dalam pengelolaannya, serta tidak ada temuan menyangkut dengan hutang piutang kas. Kemudian apa yang menjadi temuan ada ringnya, misalnya ring dibawah tiga miliar itu masih bisa ditoleransi atau ditolerir,” ungkapnya.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...