Unduh Aplikasi

Sayid Fadhil Menghitung Hari

Sayid Fadhil Menghitung Hari
Ilustrasi: Wall Street Journal

DESEMBER 2018. Menjelang hanya hitungan hari menjelang penutupan anggaran. Namun hingga saat ini, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang hanya mampu menyerap anggaran sebesar Rp 100 miliar. Angka ini tak sampai setengah dari total anggaran yang digelontorkan negara kepada BPKS sebesar Rp 224 miliar.

Serapan anggaran tersebut terdiri dari serapan atas belanja barang Rp 32,4 miliar atau 46,31 persen dari pagu Rp 68 miliar. Belanja modal, dari Rp 156 miliar yang tersedia, hanya terserap Rp 68,9 miliar. Anggaran penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana kawasan serta sarana dan prasarana pendukungnya hanya terserap 22,4 persen dari Rp 54 miliar yang tersedia.

Anggaran lain juga senasib. Untuk Pelabuhan Nasional Balohan, uang yang terserap untuk pembangunannya hanya 54,4 persen. Sementara penyelenggaraan promosi dan kerja sama di bidang investasi dan pengembangan usaha baru terserap Rp 2,9 miliar dari Rp 8,9 miliar yang ada. Sulit rasanya melihat BPKS menyerap seluruh anggaran yang ada, terutama jika Kepala BPKS Sayid Fadhil benar-benar menghitung hari tersisa untuk menyerap seluruh anggaran.

Koordinator Gerakan Antikorupsi Aceh Askhalani menilai kondisi ini terjadi karena ulah Sayid sendiri. Salah satunya adalah dengan mengutak-atik pejabat pembuat komitmen (PPK) Pelabuhan Balohan sebanyak lima kali. Padahal pergantian sangat berpengaruh pada kinerja dan proses penyerapan anggaran.

Belakangan, revisi ke enam DIPA yang diusulkan Sayid ditolak Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Aceh. Penolakan berawal dari mutasi kuasa penggunaan anggaran (KPA) tak sesuai aturan dan rangkap jabatan Kepala BPKS selaku KPA. Padahal tindakan ini melanggar karena seorang KPA harus berstatus PNS atau terlebih dahulu mendapat izin Menteri Keuangan.

Berbagai kecerobohan dalam mengelola badan sebesar BPKS jelas sebuah hal yang tak bisa dimaafkan. Kebijakan-kebijakan yang diambil menunjukkan manajemen BPKS tidak memahami mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan APBN. Yang lebih buruk lagi, uang yang tersedia untuk Aceh lewat badan ini malah tak bisa digunakan. Alih-alih untung, Aceh malah buntung.

Tentu lebih buruk lagi jika Dewan Kawasan Sabang tak bertindak mengatasi buruknya kinerja BPKS. Gubernur Aceh selaku Ketua DKS, dan dua anggotanya, Bupati Aceh Besar dan Wali Kota Sabang harus segera bertindak untuk memutus rantai kekacauan di BPKS. BPKS membutuhkan tenaga besar untuk beroperasi; menggerakkan perekonomian kawasan sesuai niat pembentukannya. Semua keputusan itu berpulang pada DKS. Sepertinya, ultimatum saja tak cukup.

Komentar

Loading...