Unduh Aplikasi

RPP dimentahkan pada dua pertemuan sebelumnya

RPP dimentahkan pada dua pertemuan sebelumnya
Nurzahri, Nurzahri di Pendopo Gubernur Aceh, Foto: Yanis AJNN
BANDA ACEH- Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Bagi Hasil Migas, RPP Tentang Kewenangan dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penyerahan Kantor Badan Pertanahan Nasional menjadi perangkat daerah dimentahkan pada dua kali pertemuan sebelum batas akhir cooling down Juni.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Nurzahri kepada wartawan, Senin, (16/6) di Meuligoe Gubernur Aceh.

Sebelumnya kata dia, pembahasan mengalami kemajuan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). "Dua pertemuan terakhir, soal RPP sudah sangat maju, namun pemerintah pusat malah mementahkan apa yang telah dibahas. Ternyata pertemuan 123 kali sangat sia-sia dan tidak menghasilkan apapun," kata dia.

Namun, Nurzahri mengapresiasi Menteri Dalam Negeri Gammawan Fauzi karena sudah ingin menyelesaikan turunan-turunan UU RI 11 2006 yang merupakan kekhususan Aceh.

Soal RPP migas misalnya, terkendala dibeberapa poin krusial seperti pengeksploitasian 200 mil dari bibir pantai Aceh. Menurut Nurzahri, Pemerintah Aceh bukan ingin mengambil alih wilayah. "Ini bukan bicara wilayah, tapi kita hanya ingin pengelolaan sumber daya hingga di zona ekonomi ekslusif," tuturnya.

Kalau soal wilayah laut, kata dia hal itu merupakan wewenang dari TNI, karena ada tugas masing-masing untuk dijalankan. "Namun kita cuma minta pengelolaan, Aceh juga bagian dari NKRI, ya tidak masalah jika dapat mengelola wilayah di negara sendiri," tambah dia.

Persoalan tak kunjung selesainya turunan UUPA, dia mengibaratkan hubungan Aceh dan Pemerintah RI seperti anak dan ayah. "Aceh adalah anak, ya wajar saja meminta haknya sebagai anak," ujarnya.

Meski demikian, dia berharap tidak ada lagi perpanjangan cooling down. Persoalan turunan UU RI 11 2006 tentang Pemerintah Aceh harus segera dituntaskan.

| FIQIH PURNAMA
HUT AJNN 6th - Pemko Sabang
HUT AJNN 6th - Hendri Yono
HUT AJNN 6th - JSI
HUT AJNN 6th - Disbudpar Banda Aceh
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...