Unduh Aplikasi

KASUS KORUPSI BANTUAN TERNAK

Rekanan Kembalikan Kerugian Negara, Hukum Harus Tetap Dilanjut

Rekanan Kembalikan Kerugian Negara, Hukum Harus Tetap Dilanjut
Ilustrasi. Foto: Net

LHOKSEUMAWE - Pengamat Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Yusrizal menyebutkan meskipun rekanan sudah mengembalikan kerugian negara dalam kasus korupsi bantuan ternak APBK Lhokseumawe tahun 2014 senilai Rp 14,5 miliar, namun hukum atau sanksi terhadap mereka harus tetap berlanjut.

Sebelumnya dikabarkan, dua rekanan sudah mengembalikan kerugian uang negara dengan jumlah total senilai Rp 72 juta. Kedua rekanan yang sudah mengembalikan uang negara tersebut yakni dari PT Satelit Palapa, sudah mengembalikan kerugian uang negara senilai Rp 41 juta, dan diserahkan langsung saat pengadilan berlangsung pada minggu lalu.

Sementara, satu rekanan lagi yang mengembalikan yaitu PT Sabe Lam Meutuah mengembalikan uang negara senilai Rp30 juta, uang itu dikembalikan dengan cara di tranfer melalui rekening titipan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pagi tadi.

Disebabkan Direktur perusahaan PT Sabe Lam Meutuah tersebut yang bernama Hasan Basri dalam kondisi sakit karena baru melakukan operasi ginjal, sehingga tiga kali dilakukan pemanggilan tidak bisa menghadiri persidangan. Selain itu dari kelompok Kecamatan Muara dua juga mengembalikan senilai Rp 1 juta.

Baca: Dua Rekanan Kembalikan Kerugian Uang Negara Rp 72 Juta

“Proses hukum harus tetap dilanjutkan meskipun rekanan sudah mengembalikan uang kerugian negara tersebut, hal tersebut tidak menghapuskan pidana dan proses hukumnya,” kata Ysurizal kepada AJNN, Rabu (10/10).

Namun dengan mengembalikan uang kerugian negara tersebut agar meringankan tuntutan jaksa terhadap pelaku setelah divonis oleh majelis hakim. Disini, sambungnya, baik itu fiktif atau tidak jika sudah menyangkut dengan korupsi dan merugikan negara wajib diproses hukumnya.

“Setiap pengelolaan uang negara dan yang menyangkut dengan masyarakat harus dikelola dengan baik oleh para penegak hukum dan harus memprosesnya sampai tuntas jangan ada yang tersisa,” ungkapnya.

Yusrizal juga berharap pemberantasan korupsi di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara serta Aceh umumnya jangan hanya pada kasus tertentu saja, kasus lain selama ini yang banyak mencuat juga harus dituntaskan.

“Jangan ada tebang pilih dalam proses hukum ini, apalagi sudah terlibat pihak rekanan atau swasta jadi harus dicari aktor-aktor persekongkolannya siapa saja yang terlibat,” ujarnya.

Komentar

Loading...