Unduh Aplikasi

Ramli Protes Alphard, TP2D: di DPRK Ada Dewan yang Pakai Dua Mobil Dinas

Ramli Protes Alphard, TP2D: di DPRK Ada Dewan yang Pakai Dua Mobil Dinas
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH BARAT - Kritikan Ketua Dewan Perwakian Rakyat Kabupaten (DPRK), Ramli SE terhadap fasilitas mewah berupa mobil Toyota Alphard untuk mobil dinas Bupati Aceh Barat Ramli ditanggapi Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) setempat.

Ketua tim TP2D, Ansari Hamzah, mengatakan tidak ada mekanisme yang dilanggar terhadap penggunaan mobil dinas tersebut, dan masih dalam kewajaran. Adanya kendaraan dinas tersebut, kata dia, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Baca: Sewa Alphard untuk Mobil Dinas, Bupati Aceh Barat Dikritik Ketua DPRK

"Kalau tidak salah saya dalam aturan itu wajib memiliki kendaraan dinas. Pengadaan mobil dinas sewa itu karena pengadaan mobilnya ditolak dewan," kata Ansari Hamzah, kepada wartawan, Kamis, (13/6) malam.

Dikatakannya, harusnya Ketua DPRK Aceh Barat tidak sibuk mengurusi mobil dinas Bupati yang secara aturan tidak bertentangan dan juga masih dalam azas kepatutan, apalagi menurutnya spesifikasi mobil dinas Bupati jelas dengan CC 3200.

Menurut Ansari, harusnya Ketua DPRK kabupaten setempat lebih fokus melakukan koreksi di DPRK sendiri apalagi di DPRK ada anggota dewan yang menguasai dua mobil dinas mewah jenis pajero sport.

"Harusnya beliau (Ramli SE) melihat di dewan dulu, di situ ada anggota DPRK yang pakai dua mobil dinas merek pajero sport satu warna hitam dan satu warna putih. Kenapa ini nggak diributkan," kata dia.

Menurutnya, dua mobil dinas di DPRK tersebut malah lebih aneh, karena salah satu diantaranya saat ini sudah tidak pernah terlihat lagi di gedung DPRK. Ansar mengatakan dirinya berani menyebut ada dua unit, lantaran saat pengadaan satu mobil dinas baru berupa Pajero Sport warna hitam, namun informasi yang ia perolah Pajero Sport warna putih belum di Dem atau ditebus secara lelang.

"Bukan cuma itu ada informasi anggota DPRK malah menggunakan dana aspirasi untuk membuat jalan ke kebunnya, ini merupakan penyalahgunaan anggaran," ungkap Ansari.

Adanya informasi terkait penggunaan dua mobil dinas sekaligus, serta adanya dugaan penyalahgunaan anggaran oleh Dewan, Ansari menganjurkan inspektorat melakukan audit, dan kepada DPAKS diminta untuk mendata aset menyeluruh agar diketahui siapa anggota DPRK yang menggunakan dua mobil dinas secara sekaligus.

Mengenai pengadaan jasa sewa mobil rental Bupati bermerek Toyota Alphard, kata dia, tidak sembarangan dilakukan namun tentunya sudah melalui proses panjang terutama dilakukan verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK).

Jika yang dipertanyakan terkait kontrak jasa rental mobil tersebut, kata dia, dokumennya juga ada dan saat ini berada di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD).

Komentar

Loading...