Hasanudin
Unduh Aplikasi

Putusan Panwaslih di Kab/Kota Terhadap Bacaleg Abaikan Peraturan KPU

Putusan Panwaslih di Kab/Kota Terhadap Bacaleg Abaikan Peraturan KPU

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menilai putusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota Se Aceh terkait sengketa pemilu terhadap SK Daftar Caleg Sementara (DCS) DPRK yang diajukan Partai Politik telah mengabaikan peraturan KPU.

Komisioner KIP Aceh Munawar Syah menyampaikan pasca penetapan DCS DPRK pada 12-14 Agustus 2018, beberapa Panwaslih Kabupaten/Kota telah menyidangkan sengketa pemilu yang diajukan partai politik.

Dalam putusannya banyak yang outside karena mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 5 tentang jadwal tahapan pemilu, dan PKPU Nomor 20 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota beserta Juknis pelaksanaannya, yaitu SK KPU 876 dan SK KPU 961.

Munawar mengatakan seharusnya panwaslih kabupaten/kota dalam pengawasan tahapan pemilu khususnya  pencalonan memastikan apakah KIP kabupaten/kota telah melaksanakan tahapan sesuai PKPU Nomor 5 dan khususnya tahapan pencalonan, terkait ketentuan pengajuan, perbaikan persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur PKPU 20 Tahun 2018 serta Juknis pelaksanaannya, bukan memutuskan sesuatu yang mengabaikan regulasi.

Bahkan, kata Munawar, terdapat putusan yang tidak mungkin dilaksanakan KIP, seperti putusan Panwaslih Kota Subulussalam yang memerintahkan KIP Subulussalam untuk memasukkan Bacaleg LK dari NasDem yang memenuhi di suatu dapil. Padahal yang bersangkutan dari hasil verifikasi penelitian syarat calon LK dari NasDem dinyatakan TMS karena tidak menyampaikan SKCK dan surat keterangan pengadilan sampai berakhirnya masa perbaikan.

"Karena hanya menyisakan satu caleg LK, maka NasDem di dapil tersebut dinyatakan TMS karena tidak memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan di dapil," kata Munawar Syah dalam keterangannya, Kamis (13/9).

Tetapi, lanjut Munawar, panwaslih memerintahkan KIP untuk memasukkan caleg tersebut memenuhi syarat, padahal jika di satu dapil hanya ada satu caleg, maka caleg disana harusnya perempuan.

"Putusan ini oleh KIP Aceh telah disupervisi untuk ditunda pelaksanaannya karena bertentangan dengan PKPU 20 pasal 6 ayat 1 huruf c dan d, dan ayat 3, juga pasal 16 ayat 6 huruf c, pasal 20 ayat 2, SK 876 Lampiran II, SK 961 huruf B prosedur pelaksanaan tahapan perbaikan angka 8 huruf c," ujarnya.

Munawar menuturkan, hal yang sama juga terjadi di Simeulue, dimana panwaslih mengabulkan gugatan Partai Perindo dan PDA yang berdasarkan hasil verifikasi dimasa perbaikan terdapat sejumlah bacaleg laki-laki dan perempuan yang tidak melengkapi sejumlah berkas dan dinyatakan TMS oleh KIP Aceh, karena bacaleg MS yang tersisa di dapil faktanya tidak lagi memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan, maka dapil tersebut dinyatakan TMS.

Namun Panwaslih Simeulue mengabulkan permohonan-pemohon dan meminta KIP Aceh membatalkan SK DCS DPRK Simeulue, bahkan dalam pertimbangannya panwaslih menerima dalil pemohon yang merasa kesulitan mengajak perempuan menjadi bacaleg.

Kasus lain juga disampaikan Munawar, di Aceh Singkil panwaslih setempat memerintah KIP Aceh Singkil untuk memasukkan bacaleg mantan terpidana kasus penyalahgunaan narkotika dari PSI, padahal yang bersangkutan tidak menyampaikan salinan putusan pengadilan yang menjadi syarat bagi caleg  status mantan terpidana sampai berakhirnya masa perbaikan, sehingga KIP Aceh Singkil menyatakan TMS.

Pemohon baru menunjukkan dokumen salinan putusan pengadilan tersebut pada sidang ajudikasi di panwaslih, anehnya Panwaslih Aceh Singkil mengabulkan permohonan pemohon dan meminta KIP menyatakan bacaleg itu memenuhi syarat dan meminta  memasukkanny dalam DCS.

"Putusan ini jelas mengabaikan PKPU 5 tentang tahapan dan PKPU 20 pasal 8 ayat 6, SK KPU 961 Bab III huruf A angka 2  penjelasan tabel angka 2," tuturnya.

Munawar menyebutkan, juga ada kasus lain di Aceh Singkil, dimana bacaleg Demokrat dengan status terpidana pelecehan seksual terhadap perempuan dan saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Singkil juga dikabulkan permohonan pemohon oleh Panwaslih Singkil melalui sengketa DCS dalam sidang ajudikasi.

Padahal KIP Aceh Singkil menetapkan status TMS bacaleg tersebut berdasarkan hasil verifikasi bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dan partai tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan calon pengganti dimasa perbaikan. Putusan Panwaslih ini jelas bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 huruf g dan ayat 4 huruf a dan b PKPU 20 SK KPU 961 Bab III huruf A angka 2, penjelasan tabel pada angka 6.

"Kedua bacaleg DPRK Singkil ini dicoret karena tidak menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Semestinya putusan Panwaslih Singkil bukan membatalkan SK DCS tetapi meminta partai politik mengajukan penggantian terhadap bakal calon dalam kasus kondisi khusus tersebut," sebut Munawar.

Tak hanya itu, Munawar menambahkan putusan lain yang telah mengabaikan PKPU juga dilakukan Panwaslih Abdya, dalam putusannya terhadap gugatan DCS oleh partai SIRA mengabulkan permohonan pemohon dan meminta KIP Abdya menerima berkas ijazah SMU para bacaleg dalam 2 hari setelah pembacaan putusan Panwaslih Abdya.

Sedangkan KIP Abdya berdasarkan verifikasi telah menyatakan TMS karena bacaleg tersebut hanya melampirkan ijazah S1, sedangkan ijazah SMU yang sudah diingatkan untuk wajib disampaikan sebagaimana ketentuan pasal 7 huruf e PKPU 20 pada batas waktu perbaikan berkas pencalonan tidak pernah disampaikan Partai SIRA ke KIP Abdya.

"Dalil pemohon Partai SIRA yang tidak tahu adanya kewajiban syarat Ijazah SMU itu anehnya diterima oleh Panwaslih Abdya, dan memutuskan KIP untuk menerima kembali di luar jadwal tahapan sebagaimana diatur dalam PKPU 5," imbuhnya.

Bukan hanya empat di kabupaten/kota itu saja, tetapi juga dilakukan oleh Panwaslih Sabang, dimana memutuskan KIP Sabang untuk memasukkan bacaleg dari PAN dan membatalkan SK DSC KIP Sabang.

Dikatakan Munawar, Panwaslih Sabang jelas-jelas tidak memahami ketentuan SK 961 dan PKPU 20 terkait bacaleg pengganti dimasa perbaikan tidak boleh berasal dari bacaleg yang sudah pernah diajukan sebelumnya oleh parpol  didapil dan disetiap tingkatan pemilu, sedangkan bacaleg yang diajukan PAN sebagai caleg pengganti dimasa perbaikan itu sebelumnya sudah diajukan sebagai caleg oleh PNA.

"Hal ini jelas bertentangan dengan Juknis 961 Bab II Perbaikan huruf A angka 4 dan angka 5  huruf a angka 1," tandas Munawar Syah.

Terkait dengan sejumlah putusan ini, KIP Kabupaten/Kota telah berkoordinasi dengan KIP Aceh. Dan KIP Aceh telah menyurati KIP Subulussalam untuk menunda pelaksanaan putusan untuk sengketa DCS DPRK Subulussalam.

Sedangkan terhadap KIP Singkil, Abdya dan Sabang, untuk mengkaji secara regulasi pelaksanaan putusan panwaslih di kabupaten/kota tersebut dengan tetap mempedomani PKPU 5 dan 20 beserta Juknis pelaksanaannya SK KPU 876 dan 961 serta memperhatikan hasil konsultasi dengan KIP Aceh.

Adi Maros
Gratis Bea Balik Nama Non BL - SAMSAT Aceh
Gayo Alas Mountain Int Fest 2018

Komentar

Loading...