Hasanudin
Unduh Aplikasi

Putusan MK Diapresiasi

Putusan MK Diapresiasi
Foto: Net

BANDA ACEH - Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 61/PUU-XV/2017, menyatakan Mengabulkan Permohonan Uji Materil Rakyat Aceh untuk sebahagian. Namun apabila dirangkum secara keseluruhan dari beberapa putusan ini dapat terlihat bahwa MK serius mempertimbangkan seluruh aspek yuridis, sosiologis, historis dan demokratis.

Seperti halnya Putusan MK No 61 yang digugat oleh Kautsar dan Tiyong. MK memutuskan mengabulkan pasal 557 bertentangan dengan UUD, dan tidak mengabulkan Pasal 571 huruf d. Sementara, pada putusan Ketua DPRA Tgk. Muharuddin perkara Nomor 66, mengabulkan Pasal 571 huruf d bertentangan dengan UUD dan tidak mengabulkan Pasal 557.

Walau putusan gugatan komisioner KIP dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan No 75, namun bentuk tidak diterimanya putusan oleh karena telah ada putusan No 61 dan 66, sehingga objek sengketa telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka objek yang juga ikut digugat oleh komisiner KIP telah dikabulkan sebelumnya. Sehingga MK menganggap tidak diterimanya permohonan pemohon karena telah hilangnya objek oleh karena pemberlakuan putusan 61 dan 66 berlaku sejak diucapkan diruang persidangan.

Baca: Putusan MK, Dua Pasal UUPA Dikembalikan

Amar putusan yang menyatakan mengabulkan uji materil Pasal 557 dan pasal 571 UU 7/2017, dipandang putusan yang cukup fair yang diterbitkan MK, karena secara umum dapat dilihat bahwa sebenarnya yang bermasalah itu Pasal 557 dan 571 sebagai bentuk kekhususan dan keistimewaan Aceh yang dicabut secara keseluruhan khususnya mengenai Pemilu itu ada di Pasal 571 huruf (d) yang serta merta membatalkan pasal-pasal dalam UUPA tanpa konsultasi.

Kepala Divisi Konstitusi Koalisi NGO HAM Aceh Muhammad Reza Maulana, menilai pertimbangan hukum MK cukup menarik, lugas dan tegas, sebagai contoh apa yang menjadi pertimbangan MK pada halaman 72 putusan, MK menyatakan maka beberapa aspek yang melekat dengan konteks kesejarahan itu harus tetap dihormati dan diberi tempat, pertimbangan ini kemudian membuat kuat UUPA yang lahir dari perdamaian Aceh kala itu.

Terlebih lagi MK juga menerbitkan argumentasi yang kiranya tidak mungkin dapat terlupakan oleh sejarah Indonesia sebagaimana tersebut di dalam halaman 73 yaitu bagaimanapun tidak boleh dilupakan bahwa KIP Aceh dan Panwaslih Aceh
merupakan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan amanat UUPA yang merupakan turunan dari Kesepakatan Helsinki antara Pemerintah Republik

"Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kesepakatan yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk Undang-Undang tersebut, in casu UUPA, harus dihormati, lebih-lebih oleh pembentuk undang-undang," kata Muhammad Reza Maulana, Jumat (12/1).

Pertimbangan yang demikian, kata Reza, kiranya dapat menjadi pelajaran sejarah bagi pembentuk UU di pusat sana, Aceh yang khusus dan istimewa tak boleh hanya coretan tinta semata, namun eksistensi dan pelaksanaan hukumnya haruslah nyata.

"Kami juga mengapresiasi rekan-rekan yang berjuang di Jakarta sana terutama kepada DPRA, Kautsar dan Tiong, Anggota KIP Aceh dan teman-teman KIP Kabupaten/Kota yang menjadi Pemohon dalam perkara ini," ujarnya.

Menurutnya persoalan ini bukan hanya persoalan jumlah dan kuota serta mekanisme KIP saja, namun persolan menghargai sejarah dan melaksanakan hukum dan norma sesuai dengan kaidahnya.

"Konsultasi itu penting, karena dapat meminimalisir kesewenang-wenangan pusat dan pihak-pihak yang tidak suka dengan Aceh dan UUPA," jelasnya.

Perbedaan hukum di Aceh adalah bentuk kebhinekaan yang menambah daftar kekayaan berbeda-beda namun satu jua..

"Semoga perkara ini menjadi pelajaran bagi pusat agar kedepan tidak lagi bertindak sewenang-wenang tanpa mempedulikan hukum yang telah dibuat, disepakati, dan disahkan untuk Aceh. Kami akan terus mengawal proses demokrasi ini, dan kiranya tidak akan terulang kembali dan Aceh akan tetap khusus dan Istimewa," katanya.

Adi Maros
Gratis Bea Balik Nama Non BL - SAMSAT Aceh
Gayo Alas Mountain Int Fest 2018

Komentar

Loading...