Unduh Aplikasi

PT Semadam Bantah Tudingan Lakukan Pelanggaran Undang-undang Ketenagakerjaan

PT Semadam Bantah Tudingan Lakukan Pelanggaran Undang-undang Ketenagakerjaan
Administratur PT Semadam, Rusli (paling kiri) didampingi Legal perusahaan (paling kanan) sedang memberikan keterangan prees kepada sejumlah wartawan. Foto: Asrul

ACEH TAMIANG - Manajemen PT Semadam angkat bicata terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan warga Aceh Tamiang yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPPP-SPSI), ke gedung DPRK, Jumat (14/9) kemarin.

Administratur PT Semadam, Rusli didampingi Legal perusahaan, Mahruzar Nasution menjelaskan aksi unjuk rasa tersebut dipicu karena buntut pemecatan Ketua PUK SPPP-SPSI PT Semadam bernama Asri Mansyur, yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Berbuntut pemecatan terhadap Asri, kata Rusli, sehingga pekerja lainnya yang tergabung dalam keanggotaan PUK SPPP-SPSI PT Semedam ikut membela dengan cara menuntut perusahaan supaya mempekerjakan kembali Asri.

Tidak hanya unjuk rasa ke DPRK, kata Rusli, untuk membela Asri, sejumlah pekerja di PT Semedam juga pernah melakukan aksi mogok kerja. Dampak dari mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai aturan, sebanyak 68 orang karyawan menjadi korban, sebab secara hukum telah dikualifikasikan mengundurkan diri sepihak.

“Karena sudah mengetahui mogok kerja yang dilakukan sejumlah karyawan tidak sah, para pengurus PUK dan PC SPPP-SPSI Aceh Tamiang mengalihkan pokok tuntutan terhadap permasalah lainnya dengan cara mengunjuk rasa tentang pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan,” ungkap Rusli dalam jumpa pers, Sabtu (15/9).

Baca: PT Semadam Dituding Lakukan Pelanggaran Undang-undang Ketenagakerjaan

Rusli menilai langkah yang diambil oleh para pengurus PUK PT Semadam tersebut telah menunjukkan sikap arogansi mereka yang seharusnya bisa diambil langkah-langkah yang mengedepankan cara-cara perundingan atau mediasi sesuai dengan ketentuan hukum.

Selaku Administratur PT Semadam, Rusli mengakui perusahaan belum memasukkan semua karyawan ke dalam jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pun begitu, kata Rusli, bila ada karyawan yang sakit, pihaknya dari perusahaan tetap bertanggungjawab untuk mengobati karyawan.

"Parahnya, masalah ini sebelumnya tidak pernah dipersoalkan dan diperundingkan, tapi kenapa baru sekarang dibawa ke DPR," ujar Rusli.

Perusahaan PT Semadam, tambah Rusli tetap patuh kepada undang-undang ketenagakerjaan dengan cara terus berupaya memasukkan seluruh karyawan ke dalam jaminan kesehatan. Namun hal tersebut dilakukan perusahaan secara bertahap.

"Pada intinya perusahaan tetap bertanggungjawab kepada karyawan," ungkapnya.

HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...